Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG Ungkap Alasan Awan Kumulonimbus Bahaya untuk Penerbangan

Kompas.com - 29/12/2014, 18:16 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pesawat AirAsia QZ8501 dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura dinyatakan hilang sejak Minggu (28/12/2014). Berbagai perkiraan menyebut hilangnya pesawat disebabkan akibat buruknya cuaca terkait adanya awan kumulonimbus di jalur penerbangan tersebut, tepatnya di kawasan Selat Karimata.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Andi Eka Sakya menjelaskan, awan kumulonimbus adalah awan yang harus dihindari dalam penerbangan karena awan tersebut berisi elemen yang dapat mengganggu aktivitas penerbangan.

"Biasanya di awan kumolonimbus itu banyak kejadian, tidak hanya petir, tapi juga hujan yang disertai angin yang naik turun sehingga harus dihindari dalam penerbangan," kata Andi, di kantornya, Senin (29/12/2014).

Menurut Andi, BMKG secara rutin memberikan dokumen penerbangan ke otoritas penerbangan yang berisi informasi mengenai perkembangan awan di rute tempat berangkat sampai dengan tujuan. Dengan adanya informasi tersebut, kata dia, pilot dapat mengetahui tipe-tipe awan sehingga dapat menghindari awan yang berpotensi berkembang menjadi awan kumulonimbus.

"Mereka (pilot) selalu mengambil yang namanya flight document. Dokumen ini memberi informasi mengenai perkembangan awan di rute tempat berangkat sampai dengan tujuan sehingga mereka sebelum penerbangan sudah menentukan flight plan. Jadi, mereka sudah tahu daerah-daerah yang aman untuk dilalui," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa pada saat AirAsia QZ8501 akan terbang pada Minggu kemarin, citra satelit menunjukkan bahwa kondisi awan di sekitar Selat Karimata berpotensi memunculkan awan kumulonimbus.

"Pada saat itu hujan rintik, berpotensi ada awan kumulonimbus. Hal tersebut wajar karena dalam 30 tahun terakhir puncak hujan di kawasan Kalimantan dan Belitung di bulan Desember hingga Januari," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com