Menpan RB: Instansi yang Punya Sekolah Kedinasan Segera Audit Formasi Kebutuhan Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta instansi pemerintah yang memiliki sekolah kedinasan untuk segera melakukan audit formasi kebutuhan pegawai. Audit formasi ini merupakan bagian dari program moratorium aparatur sipil negara.

"Kita ingin menata secara menyeluruh, terpadu, dan didayagunakan, termasuk sekolah kedinasan, TNI, Polri, aparatur sipil negara," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/12/2014).

Ditargetkan, pada awal Januari 2015, semua instansi pemerintah yang membuka sekolah kedinasan telah melaporkan hasil audit formasi kebutuhannya kepada kementeriannya. Yuddy mengatakan, moratorium pegawai negeri dan aparatur negara ini akan disesuaikan dengan data kebutuhan yang disampaikan setiap instansi pemerintah kepada Kementerian PAN-RB tersebut.

"STPDN yang setiap tahun 2000 orang, apakah memang harus segitu? Moratorium ada yang sama sekali tidak boleh, ada yang masih boleh, batasnya sesuai formasi kebutuhannya. Akan kita lihat, misalnya Kepolisian setiap tahun berapa menerima perwiranya, lalu kebutuhannya berapa, kan harus kita lihat," papar dia.

Politisi Partai Hanura ini juga menyampaikan bahwa moratorium akan berlangsung selama lima tahun. Kendati deimikian, tambah Yuddy, kebijakan ini bukan berarti pemerintah sama sekali tidak menerima pegawai negeri sipil atau aparatur negara.

Penerimaan pegawai negeri, menurut dia, tetap bisa dilakukan asalkan sesuai dengan kebutuhan dan melalui seleksi ketat.

"Seleksi yang sangat ketat sesuai dengan yang betul-betul dibutuhkan. Fokus kita di sektor agraria, kemaritiman, infrastruktur, kalau di suatu daerah butuh ahli perairan ya rekrut ahli perairan, tapi kalau sekretaris ya tidak rekrut itu," ucap dia.

Mengenai pemenuhan lapangan pekerjaan terhadap angkatan kerja, Yuddy tak khawatir kebijakan moratorium mengurangi lapangan kerja. Menurut dia, lapangan kerja tak hanya berasal dari sektor pemerintahan. Yuddy menekankan pentingnya sektor privat dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

"Secara moril tanggung jawab pemerintah gerakkan roda perekonomian, ciptakan situasi kondusif, namun bukan berarti semua oang harus kerja di sektor pemerintahan karena lapangan kerja juga tanggung jawab private sector," ucap Yuddy.