Golkar Terancam Tak Ikut Pilkada, Kubu Agung Anggap sebagai Konsekuensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Zainudin Amali, mengatakan bahwa dualisme kepengurusan partai yang hingga saat ini belum selesai dapat membuat partainya tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah.

"Kalau statusnya seperti ini, kemungkinan Golkar tidak bisa ikut pilkada. KPU tidak akan mendaftarkan kalau ada dualisme kepemimpinan," ujar Zainudin, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/12/2014).

Menanggapi hal tersebut, Zainudin mengatakan, hal itu adalah konsekuensi politik yang harus diterima Partai Golkar. Namun, ia tetap berkeyakinan masalah internal Partai Golkar akan menemui jalan keluar melalui perundingan yang akan dilakukan antara kedua kubu kepengurusan.

Namun, Zainudin mengatakan tidak tertutup kemungkinan kader-kader Partai Golkar dapat diusung oleh partai lain untuk maju dalam pilkada. Beberapa kader sebelumnya juga pernah diusung partai lain.

"Sebelumnya sudah ada beberapa, seperti Tauruf Sibolga, Ridwan Mukti oleh PDI-P. Tetapi, mereka tetap pengurus Golkar, itu contohnya. Yang penting aturan kami, mereka tidak boleh gunakan atribut partai," kata Zainudin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini telah merencanakan pelaksanaan pilkada serentak untuk 204 daerah digelar pada 16 Desember 2015. Zainudin berharap agar perpecahan dalam internal partai berlambang pohon beringin tersebut dapat selesai sebelum KPU membuka pendaftaran calon kepala daerah.