Satu Pendaftar Calon Hakim MK Tak Lolos Seleksi Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan, sebanyak 16 orang terdaftar sebagai calon hakim konstitusi hingga pendaftaran ditutup pada Rabu (17/12/2014). Namun, salah satu kandidat tidak memenuhi syarat administrasi sehingga tidak diloloskan dalam proses seleksi selanjutnya.

"Dua mengundurkan diri (sebelum pendaftaran ditutup), satu lagi tidak memenuhi syarat. Sudah kita keluarkan, jadi sekarang tinggal 15," kata Saldi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Satu orang yang tidak lolos seleksi administrasi adalah Mu'thiah, PNS Pemkot Banjarmasin. Namun, Saldi tidak menjelaskan lebih jauh syarat apa yang tidak dipenuhi Mu'thiah secara administratif.

Saldi mengatakan, 15 calon hakim konstitusi itu diserahkan ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya. Selain ke KPK, tim pansel MK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan para calon hakim MK.

"Juga menyurati instansi-instansi di tempat mana orang itu bekerja untuk sekadar mengecek bagaimana orang ini bekerja selama di instansi yang bersangkutan," ujar Saldi.

Menurut Saldi, rekomendasi dari KPK dan PPATK akan menjadi pertimbangan tim pansel untuk menentukan calon hakim MK yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Ia berharap, sebelum tanggal 5 Januari 2014, berbagai masukan masuk ke tim pansel.

Berikut 15 nama calon hakim konstitusi hasil seleksi tim pansel MK:

1. Prof dr Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen FH Universitas Diponegoro (mendaftar)

2. Fontian Munzil, hakim ad hoc tingkat banding Tipikor Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung (mendaftar)

3. Sugianto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon (mendaftar)

4. Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung dan dosen Poltek Pos Bandung (mendaftar)

5. Krisnadi Nasution, dosen Fakultas Hukum 17 Agustus Surabaya (mendaftar)

6. I Dewa Gede Palguna, dosen hukum tata negara Universitas Udayana (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia)

7. Imam Anshori Saleh, komisioner Komisi Yudisial (mendaftar)

8. Hotman Sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM (mendaftar)

9. Prof Yuliandri, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (mendaftar)

10. Hamdan Zoelva (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif Imparsial, HRWG, dan Presidium Constitutional Democracy Forum)

11. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (mendaftar)

12. Franz Astani, notaris (mendaftar)

13. Erwin Owan Hermansyah, dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya (mendaftar)

14. Muhammad Muslih, dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi (mendaftar)

15. Indra Perwira, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjadjaran)