Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti

Kompas.com - 16/12/2014, 21:07 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat pemerintah untuk segera menindaklanjuti setiap temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, masih ada bupati dan gubernur yang tidak menindaklanjuti temuan BPK, padahal menurut temuan tersebut ada potensi penyimpangan.

"Ada bupati, gubernur yang memang masih menindaklanjuti dengan tidak serius. Padahal ini kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah," kata Jokowi saat menghadiri rapat kerja pelaksana BPK di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (16/12/2014) malam.

Kepala Negara lalu mengingatkan pentingnya peran BPK dalam mengontrol program pemerintah. "Pelaksanaan baik, pemeriksaan baik, Insya Allah semua akan jadi baik," tutur Jokowi.

Ke depannya, kata Jokowi, pemerintah akan membangun sistem yang mempermudah BPK melakukan pengecekan.

Sedangkan Kepala BPK Harry Azhar Azis menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan peran BPK dalam mengawal program-program pemerintah. Prioritas BPK saat ini melakukan pemeriksaan kinerja yang berkaitan dengan program pengurangan tingkat kemiskinan serta peningkatan indeks pembangunan manusia, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, atau Kartu Keluarga Sejahtera. Di samping itu, kata Harry, BPK akan mengajak lembaga audit untuk mengelola kemaritiman nasional.

"Dalam upaya mengamankan program presiden maka BPK akan membuat prioritas pemeriksaan keuangan pada program-program yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat sehingga program presiden bisa dilaksanakan efektif dan eifisien," kata Harry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com