Kompas.com - 14/12/2014, 16:59 WIB
Presiden Joko Widodo saat berdiskusi dengan petani kakao di Desa Saletto, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014) Sabrina Asril/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo saat berdiskusi dengan petani kakao di Desa Saletto, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (6/11/2014)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo blusukan ke kantor Badan Intelijen Negara untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib. Kontras meyakini terdapat dokumen dan bukti-bukti di kantor BIN yang dapat mengungkapkan lebih jauh pembunuhan tersebut.

"Sayang, Jokowi tidak berani blusukan ke BIN mencari dokumen itu. Jokowi juga tidak mau blusukan ke rumah Suciwati (istri Munir)," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Wakil Koordinator Kontras Chrisbiantoro menambahkan, pihaknya meyakini ada anggota BIN yang terlibat dan menjadi auktor intelektualis dalam pembunuhan Munir. Namun, kata dia, bukti tersebut seakan ditutup-tutupi.

"Kan ada dokumen penugasan Pollycarpus ke Garuda oleh kantor BIN. Komputer yang digunakan Budi Santoso untuk menugaskan Polly, file-nya sudah ada," ujar Chrisbiantoro. (Baca: Budi Santoso: Kematian Munir Kegiatan Intelijen)

"Banyak juga diduga dokumen di BIN soal pelanggaran HAM masa lalu yang lain. Itu harus dibuka. Itu sesuai agenda Komisi Kebenaran Rekonsiliasi untuk mengungkapkan kebenaran," tambahnya.

Pollycarpus Budihadi Prijanto, yang merupakan mantan pilot Garuda Indonesia, divonis bersalah atas pembunuhan Munir yang terjadi di pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Amsterdam pada 2004 lalu. Namun, saat ini, Pollycarpus sudah menerima pembebasan bersyarat.

Pollycarpus menerima bebas bersyarat setelah menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya. Meski demikian, Pollycarpus tetap harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung satu bulan sekali.

Selain wajib lapor, Pollycarpus juga harus mematuhi semua aturan, termasuk tidak boleh pergi ke luar negeri. (Baca: Pollycarpus Bebas Bersyarat, Sahabat Munir Kecewa kepada Jokowi)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X