Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilarang Rapat di Hotel, KSAD Kumpulkan Anak Buahnya di Kebun Kelapa Sawit

Kompas.com - 05/12/2014, 18:26 WIB

WARINGIN BARAT, KOMPAS.com
 — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI AD sengaja menggelar Apel Komandan Satuan (Dansat) 2014 di perkebunan sawit di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Acara ini diikuti para komandan korem (danrem) dan komandan kodim (dandim) se-Indonesia.

Ia mengungkapkan, pilihan tempat di kebun kelapa sawit ini menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel.

"Jika instansi pemerintah demikian, maka tidak ada alternatif lain, TNI kembali ke tenda-tenda ini," kata Gatot dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri tatap muka dengan para dansat TNI AD, di perkebunan kelapa sawit Arut Selatan, Jumat (5/12/2014).

Dalam kesempatan ini, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sebelumnya, dalam laporannya, Gatot mengatakan, apel danrem dan dandim ini digelar untuk menindaklanjuti kekhawatiran terhadap pertambahan penduduk yang terus melesat. Ia menyebutkan, pada tahun 1800, jumlah penduduk dunia mencapai 1 miliar jiwa. Angka ini bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun 1930 dengan jumlah 2 miliar jiwa. Adapun pada tahun 2011, jumlah penduduk dunia sudah melesat mencapai 7 miliar jiwa.

"Ini sudah melebihi dana dukung dunia sebesar 4 miliar jiwa," kata Gatot.

Ia memperkirakan, pada tahun 2043, jumlah penduduk dunia akan mencapai 12,2 miliar jiwa. Pertambahan penduduk yang sangat pesat, kata Gatot, akan membawa kondisi-kondisi tertentu, seperti persediaan energi dan pangan serta air yang menipis sehingga berpotensi memunculkan konflik.

"Sangat dimungkinkan bahwa bentuk konflik ke depan berlatar belakang energi, pangan, dan air, yaitu ekuator," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Gatot, TNI AD menilai, perkembangan ini perlu disikapi untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi karena pertambahan jumlah penduduk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com