Sikap Golkar yang Ingkar Tolak Perppu Pilkada Dianggap Biasa dalam Politik

"Partai Golkar mengingkari kesepakatan dengan Partai Demokrat bukan hal yang aneh. Politik itu sangat terikat dengan kepentingan dan waktu. Yang abadi dalam politik adalah kepentingan," kata Teguh Yuwono, Kamis (4/12/2014).

Sebelumnya, Demokrat menganggap sikap resmi Golkar yang menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Pemilihan Kepala Daerah, telah mengingkari kesepakatan. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, menjelang pemilihan unsur pimpinan DPR dan MPR, Oktober lalu, Koalisi Merah Putih, termasuk Golkar di dalamnya, telah bersepakat dengan Partai Demokrat untuk mendukung pilkada langsung.

Menurut Teguh, kesepakatan politik meski pun dilakukan hitam di atas putih masih sangat mungkin berubah karena bukan merupakan ketetapan hukum. Ia menduga, sikap Golkar yang pernah menyatakan akan mendukung pilkada langsung karena posisi Partai Demokrat masih kuat bersama Susilo Bambang Yudhoyono.

"Situasi saat ini sudah berbeda karena Partai Demokrat sudah mulai melemah dan Partai Golkar sedang mengalami konflik berkepanjangan karena ada perbedaan pendapat," ujar Teguh.

Dengan pengingkaran Golkar, menurut Teguh, membuka kemungkinan Demokrat akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jika Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak didukung KMP.

"Saya kira ini belum akan berakhir. Sangat mungkin Partai Demokrat akan ke KIH. Namun, harus dilihat juga jumlah kursi mencukupi atau tidak untuk mendukung Perppu Pilkada," katanya.

Seperti diberitakan, Munas IX Partai Golkar di Bali memutuskan untuk mendukung pemilu kepala daerah melalui DPRD. Keputusan Golkar ini sekaligus sikap resmi di DPR yang akan menolak Perppu Pilkada. 

Baca juga:
Demokrat Anggap Golkar Ingkar Janji soal Perppu Pilkada