JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, Musyawarah Nasional IX Partai Golkar akan tetap dilaksanakan pada 30 November mendatang di Nusa Dua, Bali. Munas tidak akan diundur hanya karena saran dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.
Idrus menjelaskan, Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hanya memberi nasihat demi lancarnya ketertiban Munas. Namun, lanjut dia, panitia Munas sudah mempersiapkan segala hal, termasuk masalah pengamanan.
"Wajar Bang Akbar memberi warning. Karena itu, DPP sudah siap dengan segala sesuatunya. Tidak ada alasan untuk menunda Munas," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Jika memang ada pihak-pihak yang mengganggu ketertiban, kata Idrus, pihak kepolisian siap untuk bertindak. Dia mengaku Golkar sudah mendapat izin, baik dari Mabes Polri maupun Polda Nusa Dua. "Kalau ada yang menggagalkan Munas ini, saya percaya ada lembaga negara yang merupakan representasi pemerintah untuk menjaga rakyatnya," ujar Idrus.
Akbar meminta Munas ditunda terkait bentrok fisik yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Akbar, bentrok yang terjadi di DPP beberapa waktu lalu tersebut dikhawatirkan akan merambah tempat-tempat lain, termasuk di Bali, yang notabene akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Munas IX.
Akbar mengatakan, diundurnya waktu pelaksanaan Munas tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi Munas. Nantinya, lanjut Akbar, Dewan Pertimbangan Partai akan melakukan pembicaraan dengan DPP Partai Golkar, termasuk dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membahas kapan pelaksanaan Munas tersebut sebaiknya dilakukan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.