Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Arahan JK tentang Prioritas Kerja Kemenko Kemaritiman

Kompas.com - 28/10/2014, 14:20 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sejumlah arahan untuk dijadikan prioritas kerja Kementerian Koordinator Kemaritiman. Kemenko ini membawahi empat kementerian, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menyampaikan, Kalla memintanya untuk memprioritaskan peningkatan volume listrik yang berkaitan dengan ESDM. "Dengan intinya dari tiga sumber daya listrik yang ada, batubara hidro dan geotermal, " kata Indroyono seusai mengikuti rapat dengan Kalla dan Menteri Koordiantor Perekonomian Sofian Djalil di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Di bidang pariwisata, kata dia, Kalla meminta untuk meningkatkan promosi, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan, kekayaan alam, dan keramahtamahan dalam pelayanan. Dalam hal transportasi, Indroyono mengaku diminta untuk segera menyelesaikan sarana listrik di pelabuhan perikanan. "Karena listrik dibutuhkan agar ikan-ikan itu tidak tidak cepat busuk," ujar dia.

Indroyono juga diminta menyelesaikan masalah perizinan di bidang transportasi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mengupayakan untuk segera mewujudkan program pembangunan tol laut dari Sabang hingga Merauke. Pemerintah kini fokus pada penyederhanaan izin terkait dengan investasi. Penyederhanaan izin ini perlu dilakukan agar investor tol laut bisa segera masuk.

Mengenai teknis pembangunan tol laut segera dibahas lebih jauh dengan kementerian teknis. Sore nanti, kata Indroyono, Kemenko Kemaritiman akan menggelar rapat koordinasi terkait hal ini. Rapat koordinasi sore nanti akan melibatkan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com