Soal Hari Santri, Jokowi Tak Ingin Tergesa

Kompas.com - 25/10/2014, 22:32 WIB
Laskar Santri Nusantara mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-JK di kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Kamis (5/6/2014). Ahmad FaisolLaskar Santri Nusantara mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-JK di kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Kamis (5/6/2014).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo tak ingin tergesa menentukan hari santri secara nasional. Dia ingin penetapan hari santri dilakukan bersamaan dengan kegiatan monumental dan bukan sekadar seremonial belaka.

Mantan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menjelaskan, dalam kampanyenya, Jokowi berjanji menetapkan hari santri pada 1 Muharram. Janji tersebut, ia minta, jangan diartikan bahwa Jokowi akan menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri.

"Janji kampanye akan ditetapkan hari santri pada 1 Muharram. Jadi tolong dicatat kata-katanya, bukan 1 Muharam ditetapkan sebagai hari santri," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Andi mengungkapkan, Jokowi berpandangan bahwa 1 Muharram adalah tahun baru Islam yang maknanya jauh lebih luas dari hari santri. Itulah mengapa Jokowi tak pernah berjanji menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri.

Ia melanjutkan, Jokowi belum menetapkan hari santri pada hari ini karena tak ingin hanya mengeluarkan selembar Keppres tanpa kegiatan substansial. Penetapan hari santri itu, kata Andi, akan dilakukan Jokowi di waktu yang tepat dengan serangkaian kegiatan seperti pembangunan pesantren, interaksi dengan kiai, memajukan level pendidikan santri dan ekonomi umat.

"Jadi harus ada aktivitas signifikan yang menandai tradisi hari santri. Presiden belum menetapkan hari santri sekarang, tapi akan dilakukan rangkaian kegiatan yang puncaknya dijadikan penetapan hari santri," pungkas Andi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X