Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kabinet, Jokowi Tunggu Jawaban DPR soal Perubahan Nomenklatur

Kompas.com - 23/10/2014, 21:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto masih belum bisa memastikan waktu pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski seleksi menteri sudah rampung 99 persen, ujar dia, Jokowi masih menunggu surat balasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau pengumannya tadi itu mempertimbangkan etika hubungan kelembagaan karena ada surat yang sudah dilayangkan Pak Jokowi ke DPR. (Waktu maksimal untuk jawaban surat) itu tujuh hari sejak suratnya diterima di Sekjen DPR, Rabu," kata Andi di Istana Kepresidenan, Kamis (23/10/2014).

Sebelumnya, Jokowi berkirim surat kepada pimpinan DPR. Isinya adalah meminta pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur di delapan kementerian. Perubahan nama terjadi karena ada pemisahan dan penggabungan kementerian.

Andi belum mengetahui kapan DPR akan menyerahkan surat hasil pertimbangannya kepada Presiden. Hanya saja, begitu surat diterima Jokowi, maka kabinet akan diumumkan.

"Ya bisa saja DPR memberikan pertimbangannya besok. Bisa saja karena UU nya juga tidak secara detail (mengatur soal ini)," kata Andi. "Jadi (tidak diatur) apakah cukup ketua DPR yang melayangkan surat ke presiden atau bahkan harus melakukan paripurna itu internal DPR."

Empat hari pemanggilan

Sudah empat hari ini, Jokowi memanggil sejumlah orang ke Istana. Di antara mereka adalah Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat, dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

Selain itu, Jokowi juga memanggil Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, Rektor Universitas Gajah Mada Pratikno, dan pakar hukum tata negara Saldi Isra.

Di antara nama-nama itu, nama Siti Nurbaya sudah lama terdengar sebagai kandidat kuat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara Bambang diproyeksikan menjadi Menteri Keuangan.

Pada Kamis, Jokowi memanggil pula tiga calon menteri PKB yakni Marwan Ja'far, Hanif Dakhiri, dan Mohammad Nasir. Selain itu, ada juga bos Susi Air Susi Pudjiastuti, dan dua politisi Partai Nasdem yakni Enggartiasto Lukita dan Fery Mursidan Baldan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com