Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkatkan Layanan, BPJS Luncurkan Sistem "Finger Print"

Kompas.com - 14/10/2014, 21:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meresmikan peluncuran aplikasi finger print untuk meningkatkan layanan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS. Ditargetkan, tahun ini para peserta BPJS sudah dapat menggunakan perangkat teknologi tersebut.

"Layanan ini untuk mempermudah pelayanan admisnistrasi rumah sakit bagi peserta BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, saat membuka peresmian layanan finger print, di Gedung BPJS, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Peresmian layanan finger print tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam peresmian itu, SBY didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

"Aplikasi IT (teknologi informasi) sangat penting, sebentar lagi kita masuk Indonesia open society, maka tepat BPJS menggunakan kemajuan teknologi, agar lebih presisi dan meningkatkan pelayanan. BPJS harus makin baik, terjangkau, mudah, dan cepat," ujar SBY, saat memberikan pidato singkat di Gedung BPJS.

Beberapa kelebihan penggunaan finger print, menurut Fachmi, di antaranya akan memudahkan dan mempercepat proses administrasi pasien di loket pendaftaran rumah sakit. Pasien BPJS nantinya tak perlu lagi membawa kartu peserta saat ingin berobat. Pasien cukup menempelkan sidik jari pada alat tersebut, dan secara otomatis data pasien akan tertera di dalam komputer.

Sebagai informasi, layanan finger print akan terkoneksi secara otomatis dengan data identitas peserta BPJS. Untuk itu, BPJS bekerja sama dengan Kemendagri dalam mengoneksikan e-KTP dan aplikasi finger print.

Meski alat tersebut ditargetkan dapat digunakan pada tahun ini, General Manager Strategi Perencanaan dan Pengembangan IT BPJS Siswandi mengatakan, BPJS masih menunggu diberikannya sertifikasi oleh Kementerian Perindustrian terhadap perusahaan pembuat alat finger print.

"Kami masih uji coba. Harus ada izin dari Kemenperin terhadap pabrikan yang membuat alat itu," kata Siswandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com