Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kalau Seleksi Menteri Dipublikasikan Justru Akan Rugikan Jokowi

Kompas.com - 14/10/2014, 06:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gajah Mada Kuskridho 'Dodi' Ambardi menilai, presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu terbebani desakan berbagai pihak untuk segera melansir nama-nama calon menterinya. Menurut Dodi, jika nama tersebut dipublikasikan lebih cepat, justru akan memunculkan konflik.

"Malah kalau sekarang diumumkan nanti malah ribut duluan. Itu tidak menguntungkan bagi Jokowi," ujar Dodi saat dihubungi, Senin (13/10/2014).

Dodi mengatakan, keributan tersebut terjadi jika nama-nama yang dipilih Jokowi akan ditentang masyarakat ataupun partai koalisinya sendiri, padahal kewenangan menentukan menteri adalah hak prerogatif Jokowi.

Dodi menilai, tentunya Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal dalam menentukan calon-calon pembantunya dalam pemerintahan itu.

"Dia juga banyak perhitungan, wakil presidennya dia punya usulan, partai pendukung juga punya usulan, kemudian rumah transisi juga. Dan juga harus disesuaikan dengan visi-misi dia, apakah mampu menjalankan nawacita," kata Dodi.

Menurut Dodi, cara Jokowi yang secara diam-diam menyeleksi menterinya pun tidak perlu dipermasalahkan. Dengan cara itu lah, kata Dodi, Jokowi bisa lebih fokus menyesuaikan penempatan orang-orang di kabinet tanpa ada pihak lain yang memengaruhi. Jokowi hingga saat ini belum mengumumkan susunan kabinetnya.

Jokowi baru menyampaikan bahwa kabinetnya akan berisi 33 kementerian, termasuk empat kementerian koordinator. Sebanyak 15 menteri di antaranya akan diberikan kepada parpol pendukung Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com