Alangkah Kreatifnya Bangsaku

Rasanya tak ada bangsa yang sekreatif bangsa kita, baik dalam soal seni, teknologi, politik, maupun yang bersifat iseng.

Dalam soal seni, karya-karya seni kita sudah diakui oleh dunia. Sebut saja, batik, keris, Candi Borobudur. Kita juga memiliki nama-nama kreator yang mendunia sejak zaman dulu, sebut saja Raden Saleh, Affandi, hingga yang mutakhir adalah pianis Ananda Sukarlan.

Dalam soal teknologi, siswa-siswa usia SLTA kita juga sudah banyak yang pandai membuat mobil atau piranti teknologi lainnya. Tetangga saya di desa di kawasan Wangon, Banyumas, hanya berbekal peralatan sederhana, mampu mengubah mesin slep padi menjadi mobil-mobil berbentuk kereta yang kini mulai menjamur di berbagai tempat sebagai mobil wisata.

Dalam bidang politik....
Wah, daftar kreativitas kita bisa sangat panjang, terutama yang terjadi belakangan ini, yakni menjelang berakhirnya DPR periode 2009-2014 dan saat sidang paripurna untuk memilih pimpinan DPR.

Para anggota dewan periode 2009-2014, di akhir masa jabatannya, melakukan kreativitas yang tak ketulungan hebatnya. Bayangkanlah saudara, tradisi yang sudah menjadi fatsun politik, bisa diubah dengan begitu mudahnya. Ya, tradisi memberi jabatan ketua bagi pemenang Pemilu, diubah menjadi siapa saja bisa jadi ketua asal dipilih mayoritas anggota DPR. Kebanggaan sebagai pemenang Pemilu, atau sama artinya sebagai partai yang dipilih oleh paling banyak rakyat, bisa tak berarti apa-apa jika sang pemenang tak kreatif menjalin kongkalikong dengan partai lainnya.

Seperti yang terjadi kali ini, lantaran PDI Perjuangan tak kreatif, dengan memberi janji, misalnya akan memberi jabatan menteri atau privillage kepada parpol yang tidak sevisi, maka, kendati menjadi pemenang PEMILU dan pemenang presiden, PDIP bisa ditekikung di tikungan. Walhasil, PDIP pun tak beroleh jabatan strategis di DPR maupun MPR.

Dan hasil kreativitas tersebut menemukan muaranya pada rapat Paripurna DPR-RI tanggal 2 Oktober 2014 dini hari, yang dihadiri 555 anggota itu pun memunculkan susunan pimpinan DPR sebagai berikut:
Ketua DPR : Setya Novanto ( Fraksi Partai Golkar), dan empat Wakil Ketua:
Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)
Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat)
Fahri Hamzah (Fraksi PKS)
Taufik Kurniawan (Fraksi PAN)

Kreativitas itu pun terus berlanjut. Atas nama penghematan biaya dan ekses negatif lainnya,  Pilkada Bupati, Walikota dan Gubernur, dibikin tak langung, alias dipilih oleh DORD. Maka sistem Pilkada langsung sebagai produk reformasi 1998, pun berhasil diubah oleh DPR menjadi Pilkada tak langsung. Waktu sepuluh tahun menjadi mubazir dan kita pun kembali ke masa Orde Baru, di mana kekuasaan tertinggi untuk memilih bupati, walikota, gubernur, berada di tangan DPRD.

Maka kita pun seperti memutar kembali film sejarah politik negeri ini. Kita menyaksikan kembali betapa para kepala daerah itu tak menghamba ke rakyat, melainkan menghamba kepada para anggota dewan. Rakyat menjadi hal yang tak begitu penting untuk diperhatikan, sebab, yang utama untuk diperhatikan adalah para anggota dewan yang terhormat. Merekalah yang harus diperhatikan, lahir dan batin.

Pilkada langsung maupun tak langsung memang masih bisa kita perdebatkan, tetapi bahwa kita sudah menghabiskan waktu sepuluh tahun untuk menguji Pilkada langsung, rasanya menjadi tergesa-gesa jika di akhir masa bakti DPR 2009-2014 mengubahnya menjadi Pilkada tak langsung.

Jika ada asumsi, bahwa kepala daerah yang dipilih secara langsung cenderung korup, hal ini dibantah oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto yang menilai, argumentasi bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat cenderung melakukan korupsi tidaklah tepat. Bambang mengatakan, anggota DPRD yang terjerat korupsi selama ini justru lebih banyak daripada kepala daerah.

"Berdasarkan data Djohermansyah Johan (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), kepala daerah yang kena kasus korupsi 290 orang. Data kita, DPRD yang kena itu sudah 3.600-an. Waduh berarti 1 tahun 300 tuh dengan jumlah kabupaten dan kota yang sama. Artinya yang paling korup DPRD-nya dong?" kata Bambang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/9/2014) malam.

Bambang tidak menyebut jumlah itu didapat dari rentang waktu berapa tahun. Ia khawatir DPRD akan semakin salah dalam menggunakan wewenangnya jika kepala daerah dipilih kembali.

Demikianlah, lantaran kreativitas para anggota dewan itulah, bangsa ini langsung merespon perilaku anggota dewan dengan sangat kreatif dalam soal keisengan.

Dan bagai pantun bersambut, keisengan-keisengan yang muncul adalah reaksi atas apa yang sedang terjadi dan menjadi trending topic di masyarakat.

Maka sudah bisa ditebak kan, balas pantun yang dibuat boleh masyarakat yang hisa dibaca di media sosial kita?

Ya, yang pertama adalah soal Pilkada, dan yang kedua adalah sikap Presiden SBY dan Partai Demokrat berkait dengan Pilkada.

Beragam kreativitas dalam bentuk kata-kata dan gambar pun bermunculan di jejaring sosial.

Berikut adalah salah satu satire yang saya temukan di media sosial:
Seorang petani melapor ke kantor polisi dan mengatakan bahwa ia baru saja mengubur seorang anggota DPR yang mengalami kecelakaan mobil.

Polisi bertanya, apakah ia yakin bahwa anggota DPR yang dikuburkan itu benar-benar sudah meninggal dunia.

Si Petani menjawab: Dia ngakunya sih masih hidup, tapi saya tidak pernah percaya pada anggota DPR. Sudah mati pun masih coba menipu saya.

Ada pula yang menulis begini:

"Semalem saya bilang ke temen-temen: "Nanti WA (Whatsapp) ya sebelum voting!" (maksudnya kabarin saya). Saya ndak nyangka "WA" ini malah diterjemahkan temen-temen "Walk Aut".

Belum lagi yang berbentuk gambar/foto, yang menyindir Pak SBY yang dinilai sedang bersandiwara saat anggota Partai Demokrat keluar dari ruang sidang saat membahas RUU Pilkada.

Ada juga gambar yang memasang para pimpinan DPR RI dengan tulisan "Badut Sulap KMP" untuk ulang tahun, khitanan, dan sidang paripurna DPR, dan lain-lain.

Begitulah, semakin giat para politisi itu kreatif berakrobat, kian kreatif pula masyarakat meresponnya dalam berbagai bahasa ungkap.

@JodhiY