JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, pada dasarnya, dia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki pandangan sama bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung. Hal itu diutarakan setelah keduanya bertemu empat mata, Selasa (30/9/2014) kemarin malam.
"Kita punya pandangan yang sama mengenai Pilkada langsung," ujar Jokowi di rumah dinas kegubernuran DKI Jakarta, Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (1/10/2014).
Kepada SBY, Jokowi menyampaikan bahwa Pilkada secara langsung, lebih demokratis. Jokowi menyayangkan di tengah gegap gempitanya pesta demokrasi rakyat Indonesia, hak politik rakyat malah direbut dari tengah-tengahnya. Hal itu disebut Jokowi sebagai kemunduran demokrasi.
"Ini ndak ada hujan, ndak ada angin tiba-tiba hak politik diambil. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang tidak disadari," sambung Jokowi.
Lantas, bagaimana tanggapan SBY? Jokowi tak menyebutkan apa reaksi presiden tersebut. Menurut Jokowi, hal tersebut tidak etis untuk diungkapkan kepada publik. Yang pasti, dia mengapresiasi positif jika SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pilkada.
"Tapi mestinya kita nunggu Perppu-nya jadi dulu, barulah kita bicara," lanjut Jokowi.
Diberitakan, SBY direncanakan mengeluarkan Perppu UU Pilkada yang baru disahkan DPR. Dengan Perppu tersebut, UU Pilkada yang mengharuskan Pilkada melalui DPRD, dapat dihapuskan.
"Sayang sekali, apa yang diperjuangkan Partai Demokrat tidak tembus di DPR. Jadi, saya mengeluarkan opsi sendiri. Saya sampaikan kepada Partai Demokrat, saya sedang mempersiapkan Perppu," ujar SBY usai pertemuan dengan petinggi partainya di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa petang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
