Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais: Waspadai Upaya Kriminalisasi Koalisasi Merah Putih oleh Kubu Jokowi

Kompas.com - 27/09/2014, 05:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta koleganya dalam Koalisi Merah Putih mewaspadai kemungkinan kubu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan berbagai macam cara untuk menghadang koalisi ini.

Salah satu yang harus diwaspadai, sebut dia, adalah upaya kriminalisasi elite koalisi merah putih. "Harus kita antisipasi kemungkinan Jokowi-Kalla akan mempolitisasi hukum untuk melemahkan lawan-lawan poltiknya," kata Amien, saat berpidato dalam silaturahmi dan orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

"Mungkin akan ada demonisasi dan kriminalisasi tokoh-tokoh KMP lewat abuse and misuse lembaga penegak hukum," sebut Amien. Hadir dalam acara tersebut, pasangan kandidat dalam Pemilu Presiden 2014 yang diusung Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, bersama para ketua umum dan elite parpol koalisi ini, selain para anggota parlemen terpilih dari partai-partai dalam koalisi untuk periode 2014-2019.

Amien mengingatkan anggota terpilih DPR yang hadir untuk secara maksimal memperhatikan kinerja lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi selama pemerintahan Jokowi-JK mendatang. "KMP harus siap dan sigap untuk menekan lembaga penegak hukum supaya tidak ada tebang pilih," ujar mantan Ketua MPR itu.

Amien lantas menyinggung kasus-kasus pelanggaran pada masa lalu yang diduga dilakukan oleh kubu Jokowi-JK. "KMP harus mengumpulkan fakta-fakta dan data solid tentang berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum tetangga sebelah," ujar dia.

Selain itu, lanjut Amien, koalisinya juga harus membongkar kembali kasus lain seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), skandal penjualan Indosat, dan skandal penjualan gas Tanguh. "Dan meminta lembaga penegak hukum dan keadilan untuk mengejar kasus-kasus di atas sampai ke ujung bumi," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com