Kompas.com - 23/09/2014, 09:36 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar menilai, fenomena maraknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggadaikan surat keputusan pengangkatan anggota Dewan ke bank adalah fenomena yang lumrah. Menurut dia, hal itu pun terjadi di DPR.

"Soal jual SK ini sebetulnya terjadi di mana saja, termasuk sampai ke daerah. Ini fenomena sosial di negara yang sedang berkembang begini. Di DPR pun nanti lihat saja, juga akan kejadian lagi seperti ini," kata Agun di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Agun mengatakan, pada saat anggota baru DPR dilantik pada 1 Oktober mendatang, biasanya bank-bank langsung gencar mendekati anggota Dewan. Mereka menawarkan pinjaman dengan bunga yang lunak.

"Dia (bank) kan cari orang yang punya kapasitas untuk mengembalikan. (Orang-orang ini) kebetulan sudah anggota DPR, lalu ditawarkan; apalagi bunga rendah. Siapa tahu dia mau beli mobil, kan bisa," ucap Agun.

Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan, anggota DPR RI tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas. Setiap anggota hanya diberikan bantuan dana transportasi sebesar Rp 150 juta. Oleh karena itu, dia menilai wajar apabila ada anggota yang ingin kredit kendaraan saat dilantik sebagai anggota Dewan dengan menggadaikan SK pengangkatannya.

Selain itu, Agun juga menilai, tidak semua orang yang menjadi anggota Dewan sebelumnya memiliki penghasilan besar. Oleh karena itu, dia pun berpendapat bahwa fenomena penggadaian SK pengangkatan anggota Dewan ini sebagai bagian dari belum tingginya pendapatan per kapita di Indonesia.

"Menurut saya, ini cara yang lebih bermartabat daripada harus korupsi, memeras orang. Daripada sok kaya, tetapi merasin orang. Untuk kasus ini, tidak ada etika pejabat publik yang dilanggar," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.