Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kita Lihat Apakah Jokowi Bekerja dengan Baik, kalau Tidak Tugas Kita Mengingatkan"

Kompas.com - 19/09/2014, 08:11 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan 16 menteri dari partai politik menuai komentar beragam. Ada yang menilainya wajar sebagai bagian dari kompromi politik, ada pula yang menganggap Jokowi tak menepati janji koalisi tanpa syarat dan bagi-bagi kursi yang pernah disampaikannya.

Kabinet Jokowi-JK akan terdiri dari 34 kementerian. Delapan belas kementerian akan diisi dari kalangan profesional. Jika yang berkomentar kebanyakan politisi dan pengamat politik, bagaimana pandangan masyarakat atas formasi kabinet Jokowi?

"Menteri dalam kabinet Jokowi tak masalah dari partai politik, asal sesuai dengan bidangnya," ujar Agita (24), seorang warga Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/9/2014).

Menurut dia, kinerja kementrian akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya ahli dan mengerti permasalahan di bidang yang dipimpinnya. Dengan demikian, kata Agita, bisa menemukan solusi yang tepat. Tak persoalan apakah sang menteri dari partai politik atau bukan.

Namun, Agita mengingatkan, Jokowi harus tegas dalam mengawasi menteri-menteri yang berasal dari partai politik. 

Sementara itu, seorang karyawan swasta, Boni (27), memaklumi bahwa politik memang selalu sarat dengan kepentingan. Ia mengatakan, Jokowi tetaplah manusia biasa yang tak bisa mengubah sistem secara tiba-tiba.

"Kita lihat saja apakah Jokowi bisa menangani menterinya dengan baik. Kalau enggak, ya tugas kita untuk mengingatkan," ujar Boni.

Tak semua berpandangan senada. Agus (32), warga Mampang, Jakarta Selatan, mengkritik keputusan Jokowi merekrut menteri dari partai politik. 

"Saya tidak setuju. Parpol lebih sering mencari keuntungan sendiri,  sehingga tanggung jawab untuk memakmurkan rakyat sering terabaikan," kata Agus.

Seringkali, demi kepentingan politik, kata Agus, kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tak mumpuni pada bidang yang digeluti.

Bagaimana pendapat Anda?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com