Kompas.com - 18/09/2014, 16:42 WIB
|
EditorFarid Assifa
MAGELANG, KOMPAS.com — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault meminta kepada Tim Transisi presiden terpilih Joko Widodo untuk realistis dalam menyusun stuktur kementerian dalam pemerintahan mendatang. Sebab, jika tidak, dikhawatirkan penyesuaian birokrasi di bawah kementerian akan semakin rumit.

Saran itu disampaikan Adhyaksa menyusul informasi yang ia terima bahwa akan ada penghapusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kementerian ini, kata Adhyaksa, nantinya akan kembali di bawah naungan Dirjen Kementerian Pendidikan.

"Saya dengar dari Menpora Roy Suryo bahwa Kemenpora akan dihilangkan di pemerintahan Jokowi. Saya bingung, jangan bongkar pasang seperti inilah," kata Adhyaksa seusai mengisi seminar nasional di Gedung AH Nasution, Kompleks Akademi Militer, Kota Magelang, Kamis (18/9/2014).

Adhyaksa melanjutkan, tidak mudah membongkar kementerian. Perubahan struktur kementerian yang tidak sesuai bisa berdampak panjang dan lama, mulai dari penyesuaian birokrasi hingga persoalan mutasi pejabat dan karyawan di bawahnya.

"Dulu, ketika saya masih menjadi Menpora saja baru dapat aset-aset satu tahun setelah dilantik. Bahkan, dua bulan pertama, saya dan para karyawan bekerja di rumah karena belum ada nomenklatur. Kalau benar akan dihapus, bisa-bisa waktunya habis hanya untuk mengurusi birokrasi dan sebagainya," ujkar Adhyaksa.

Belum lagi menyangkut persoalan dunia olahraga saat ini. Jika benar-benar akan ditangani dirjen, bukan tidak mungkin pengajuan anggaran untuk kegiatan olahraga akan semakin sulit karena harus melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, bukan lagi dibahas di rapat kerja kementerian.

"Kalau begitu, atlet-atlet kita bisa teriak karena makin enggak ada lagi bonus prestasi," ungkapnya.

Selain Kemenpora, katanya, ada wacana pembentukan Kementerian Maritim yang mengatur masalah kelautan dan perikanan di Indonesia. Menurut Adhyaksa, ide tersebut kurang sesuai karena kelautan dan perikanan adalah dua bidang yang berbeda dan perlu pemisahan kementerian.

Dia mengatakan, persoalan kelautan berarti menyangkut masalah pertahanan (defense), sedangkan perikanan lebih kepada mengatur segala potensi dan sumber daya alam tidak hanya di laut, tetapi juga di darat.

"Saya sih ber-positive thinking saja. Tidak 'meng-aku-engkau-kan' pemerintah, tetapi 'meng-kita-kan' pemerintah. Saya sudah memberi masukan ke Pak JK (Jusuf Kalla) terkait hal ini," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.