Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LIPI: Gaji seperti Satpol PP, Banyak Peneliti Kabur ke Luar Negeri

Kompas.com - 16/09/2014, 20:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Riefqi Muna, mengeluhkan kecilnya gaji peneliti di Indonesia. Alasan gaji kecil inilah yang membuat banyak peneliti hebat memilih berkarier di luar negeri karena merasa lebih dihargai. (Baca: Mau Beri Rekomendasi, Peneliti Langsung ke Saya Saja)

"Peneliti di LIPI gajinya tidak lebih baik dari satpol PP. Satpol PP dapat gaji Rp 4 juta-Rp 5 juta per bulan. Peneliti cuma Rp 6 juta. Mereka sudah kuliah, belajar, dan mengembangkan ilmu. Kondisi ini yang membuat mereka memilih kabur ke luar negeri," kata Riefqi, dalam seminar di Auditorium LIPI, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014) siang.

Riefqi mengatakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi presiden terpilih Joko Widodo untuk memperbaiki keadaan. Pendapatan bagi peneliti, kata dia, tidak hanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk menunjang karier penelitian, seperti membeli buku dan jurnal terbaru. (Baca: Baru Tahu LIPI di Bawah Presiden, Jokowi Ditertawai Peneliti)

"Di luar negeri mereka dapat tawaran Rp 50 juta-Rp 70 juta sebulan," ujar Riefqi.

Jokowi, yang turut hadir dalam acara itu, menjanjikan, bidang penelitian akan mendapatkan perhatian yang lebih baik pada pemerintahannya mendatang. Ia berjanji akan melipatgandakan anggaran penelitian sebesar Rp 20 triliun.

"Saya tidak janji sampai Rp 80 triliun, enggak janji. Tapi, kalau dilipatkan, saya akan usahakan," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com