Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 48 Calon Anggota DPR/DPRD yang Tersangkut Kasus Korupsi

Kompas.com - 16/09/2014, 10:14 WIB

14. Agus Sujatma, anggota Partai Gerindra. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Status sebagai tersangka kasus dugaan proyek kios mini senilai Rp 1,2 miliar di Polresta Bandar Lampung. Dilantik pada 18 Agustus 2014.

15. Reevy, anggota Partai Gerindra. Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Terlibat kasus dugaan korupi anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta. Kini menjadi tersangkadi Polres Bolaang Mongondow Timur. Dilantik pada 12 September 2014.

16. John Ibo, anggota Partai Gerindra. Anggota DPRD Papua. Terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2006/2007 sebesar Rp 5,2 miliar yang seharusnya dipakai untuk pemeliharaan dan pembangunan rumah tinggal Ketua DPR Papua. Saat ini menjadi terdakwa Kejaksaan Tinggi Papua. Caleg nomor urut 1 divonis satu tahun 10 bulan di Pengadilan Tipikor Jayapura, di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 9 Januari 2013. Belum ada jadwal pelantikan.

17. Irianto MS Syafiduddin alias Yance. Anggota DPRD Golkar Jawa Barat. Terlibat dalam kasus dugaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sumut Adem tahun 2004. Kini menjadi tersangka di Kejagung. Dilantik pada 1 September 2014.

18. Aminudin Harahap, anggota DPRD Golkar Padanglawas. Menjadi tersangka kasus dugaan dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Padanglawas (Palas) Tahun 2011 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dilantik pada 18 Agustus 2014.

19. Desril Yani Pasha, anggota DPRD Golkar Padang Pariaman. Saat ini menjadi tersangka kasus dugaan bon makan fiktif tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp 300 juta di Kejaksaan Negeri Pariaman. Dilantik pada 14  Agustus 2014 dan ditahan di Lapas Pariaman.

20. Sumardia, anggota DPRD Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Terjerat sebagai tersangka dalam kasus anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta di Polres Bolaang Mongondow Timur. Dilantik 12 September 2014.

21. Sukman Sadike, anggota DPRD Golkar Luwu Timur. Pergantian antarwaktu (PAW) di DPRD Luwu Timur. Kini terjerat kasus hukum Polda Sulsel. Dilantik pada 27 Agustus 2014.

22. Desi Yusandi, anggota DPRD Golkar Provinsi Banten. Berstatus sebagai tersangka pembangunan puskesmas di Tangerang Selatan tahun 2011-2012 di Kejagung. Dilantik pada 1 September 2014.

23. Yuninta Asmara, anggota DPRD asal Golkar, Batanghari Jambi. Menjadi tersangka kasus dugaan korupsi uang makan minum di lingkungan Setda Batanghari tahun anggaran 2008-2010 di Kejaksaan Negeri Muarabulian. Dilantik pada 28 Agustus 2014.

24. Origenes Nauw, anggota DPRD Golkar Papua Barat. Tersangkut kasus penggelapan dana APBD Papua Barat 2010 di Kejaksaan Tinggi Papua 2014. Di Pengadilan Tinggi Papua divonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

25. Max Adolf Hehanussa, anggota DPRD Golkar Papua Barat. Terlibat kasus dugaan penggelapan dana APBD Papua Barat 2010. Di Pengadilan Tinggi Papua divonis 2 tahun penjara. Jadwal pelantikan belum jelas.

26. Kaharuddin Kadir, anggota DPRD Golkar Kota Parepare. Status sebagai tersangka tunjangan Perumahan DPRD Kota Parepare di Kejaksaan Tinggi Sulsel. Sudah dilantik pada 1 September 2014.

27. Mustagfir Sabri, anggota DPRD asal Partai Hanura Kota Makassar. Terlibat kasus dana bantuan sosial 2008 yang merugikan negara Rp 8,8 miliar. Saat ini menjadi tersangka Kejaksaan Tinggi Sulawesi. Dilantik pada 8 September 2014.

28. Saptono, anggota DPRD Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran makan minum tahun 2011 yang ditangani di Polres Bolaang Mongondow Timur. Kerugian negara dalam kasus itu Rp 187 juta. Dilantik pada 12 September 2014.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com