Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komposisi Kabinet Jokowi-JK Jauh dari Harapan Publik

Kompas.com - 16/09/2014, 07:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, komposisi kabinet yang akan berjalan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih jauh dari harapan publik. Menurut dia, Jokowi berhadapan dengan realitas politik yang pelik sehingga sulit mewujudkan format kabinet yang diinginkannya. (Baca: JK Bantah 16 Menteri dari Parpol Bagi-bagi Kekuasaan)

"Bagaimanapun juga, Jokowi dihadapkan dengan realitas politik. Artinya, komposisi kabinet Jokowi itu sudah maksimal walau belum penuhi harapan publik," kata Syamsuddin, Senin (15/9/2014) malam.

Dalam pengumuman postru kabinet, Senin petang, Jokowi menyebutkan, akan ada 34 kementerian di pemerintahannya, dengan komposisi menteri sebanyak 18 orang dari kalangan profesional, dan 16 orang dari partai politik. (Baca: Jokowi Pastikan Ada 34 Kementerian di Pemerintahannya)

Syamsuddin mengatakan, ketika Jokowi berjanji mengutamakan menteri dari kalangan profesional non partai politik, publik berharap jumlahnya lebih mendominasi. Menurut Syamsuddin, alasan utama yang membuat Jokowi memberikan jatah 16 kementerian pada partai karena merupakan kompensasi politik pada partai pendukungnya. Kompensasi ini, lanjut Syamsuddin, sebagai pengikat soliditas partai pendukung, khususnya untuk menjaga dukungan di parlemen. (Baca: JK Sebut 16 Menteri Asal Parpol untuk Jembatani Pemerintah dan DPR)

"Formasi kabinetnya memang tidak seideal yang dibayangkan. Tapi, ini konsekuensi kecil dalam politik. Jokowi tak ingin partai pendukungnya pecah," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi-JK mengumumkan akan tetap mempertahankan 34 kementerian yang ada pada pemerintahan saat ini. Meski sama dari sisi jumlah, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga pada kabinet Jokowi-JK. Di antara 34 kementerian itu, 16 kementerian akan diisi oleh figur berlatar profesional dari partai politik, dan 18 kementerian dipimpin sosok dari kalangan profesional. Jokowi-JK juga mempertahankan tiga kementerian koordinator, serta menghapus posisi wakil menteri, kecuali pada Kementerian Luar Negeri. (Baca: Ini Alasan Jokowi Tak Umumkan Nama-nama Kementerian di Kabinetnya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com