Kapolri Klaim Tahu Apa yang Terjadi dengan Pesawat Malaysia Airlines MH370

Kompas.com - 12/09/2014, 22:15 WIB
Sebuah kapal cepat yang dikendarai awak Ocean Shield dan awak AL Australia melintasi kapal itu saat terlibat dalam pencarian Malaysia Airlines MH370 di Samudera Hindia. AFPSebuah kapal cepat yang dikendarai awak Ocean Shield dan awak AL Australia melintasi kapal itu saat terlibat dalam pencarian Malaysia Airlines MH370 di Samudera Hindia.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kapolri Jenderal Sutarman mengaku mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak Maret Lalu.

Saya berbicara dengan Kepala Polisi Malaysia Tun Mohammed Hanif Omar, saya tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan MH370," ujar Sutarman di hadapan pihak maskapai Lion Air, dan sejumlah perwira tinggi kepolisian di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2014).

Meskipun demikian, Sutarman enggan menyebut kepada wartawan mengenai hal yang ia ketahui tentang pesawat yang membawa 239 penumpang dengan rute penerbangan Kuala Lumpur-Beijing itu.

Hingga saat ini, publik belum mengetahui di mana lokasi pesawat tersebut. Bahkan, para ahli dari pihak penerbangan hingga kini belum tahu soal penyebab hilangnya pesawat penumpang tersebut.

Dalam pertemuan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan penerbangan PT Lion Mentari (Lion Air), Jumat siang, Sutarman mengimbau agar perusahaan penerbangan di Indonesia dapat menggunakan tenaga ahli yang cukup dan kompeten dalam mengoperasikan semua pesawat.

Dalam pidatonya, Sutarman juga berjanji akan melakukan pengamanan terhadap moda transportasi udara di Indonesia. Menurut dia, menjaga keamanan penerbangan merupakan bagian dari tanggung jawab Polri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X