Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di RUU Pemda, Gubernur Bisa Tunda Gaji Bupati atau Wali Kota

Kompas.com - 12/09/2014, 18:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) Totok Daryanto mengatakan bahwa kewenangan gubernur akan diperbesar dan diatur dalam RUU tersebut. Kewenangan besar gubernur itu mencakupi pemberian izin pengelolaan lahan sampai melakukan kontrol pada bupati/wali kota.

"RUU Pemda memberikan kewenangan cukup besar pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata Totok di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Totok menjelaskan, dalam RUU itu diatur kewajiban bupati/wali kota memenuhi panggilan gubernur. Jika tidak hadir, maka gubernur berwenang menunda pemberian hak-hak bupati/wali kota, seperti pemberian gaji dan fasilitas lain yang menunjang pekerjaannya.

Hal lainnya, kata Totok, RUU Pemda juga mengubah kewenangan pemberian izin pengelolaan lahan yang selama ini ditangani bupati/wali kota menjadi wewenang gubernur. Kewenangan pemberian izin ini merupakan koreksi dari banyaknya masalah pemberian izin yang selama ditangani oleh bupati/wali kota.

"Sekarang ini banyak izin pengelolaan yang tidak clear dan clean. Hampir separuh izin bermasalah karena seluruh perizinan diberikan ke bupati/wali kota," ujarnya.

RUU Pemda juga memberikan kewenangan kepada gubernur untuk mengambil alih pekerjaan yang tak dapat diselesaikan oleh bupati/wali kota. Selama ini kewenangan itu tak pernah ada dan ketidakmampuan bupati/wali kota dalam menyelesaikan persoalan tertentu dapat mengganjal kinerja pemerintahan daerah.

"Ada juga sanksi pembinaan buat kepala daerah yang tidak menaati perundang-undangan, dia akan dipanggil untuk mengikuti diklat. Ini kan sanksi memalukan juga, bisa juga sampai diusulkan diberhentikan," ucapnya.

RUU Pemda merupakan induk dari RUU Desa dan RUU Pilkada. Pansus RUU Pemda telah menetapkan akan membawanya ke tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR pada 25 September 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com