Lima Peserta Seleksi Calon Pimpinan KPK Didiskualifikasi

Kompas.com - 12/09/2014, 12:05 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lima orang peserta seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi didiskualifikasi oleh tim panitia seleksi karena tidak mengikuti tes pembuatan makalah pada Kamis (11/9/2014). Tes pembuatan makalah merupakan bagian dari proses seleksi yang diadakan pansel untuk menguji kompetensi dan pemahaman tentang konsep pemberantasan korupsi.

"Ditunggu hingga tes selesai, mereka tidak juga hadir, akhirnya kami diskualifikasi," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM, Ferdinand Siagian, saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Kelima peserta yang didiskualifikasi adalah Muhdi (PNS/pensiunan), Indra Utama (PNS/pensiunan), RR Dharma Tintri Ediraras (swasta), Nasrul (swasta), dan M Tahir Mahmud (swasta). (Baca: Ini Daftar 64 Peserta Calon Pimpinan KPK yang Lolos Seleksi Administrasi)

Ferdinand mengatakan, kelima orang tersebut sudah diberikan informasi bahwa akan diadakan tes pembuatan makalah. Namun, kata dia, hingga tes selesai, kelima orang itu tidak menghadiri tes tersebut tanpa alasan yang jelas.

"Mereka sudah didiskualifikasi. Sudah kami beritahukan ke mereka. Lewat surat juga sudah," ucap Ferdinand.

Kini, jumlah peserta seleksi pimpinan KPK tinggal 59 orang. Setelah hasil tes makalah diumumkan pada tanggal 15 September 2014, para peserta yang tersisa akan mengikuti tes selanjutnya, yakni tes wawancara pada 16-17 September 2014.

Ferdinand mengaku belum mengetahui apa saja pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta pada saat tes wawancara nanti.

"Pertanyaan nanti sembilan orang panitia seleksi itu yang menyiapkan," ujar Ferdinand.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X