Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Peserta Seleksi Calon Pimpinan KPK Didiskualifikasi

Kompas.com - 12/09/2014, 12:05 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lima orang peserta seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi didiskualifikasi oleh tim panitia seleksi karena tidak mengikuti tes pembuatan makalah pada Kamis (11/9/2014). Tes pembuatan makalah merupakan bagian dari proses seleksi yang diadakan pansel untuk menguji kompetensi dan pemahaman tentang konsep pemberantasan korupsi.

"Ditunggu hingga tes selesai, mereka tidak juga hadir, akhirnya kami diskualifikasi," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM, Ferdinand Siagian, saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Kelima peserta yang didiskualifikasi adalah Muhdi (PNS/pensiunan), Indra Utama (PNS/pensiunan), RR Dharma Tintri Ediraras (swasta), Nasrul (swasta), dan M Tahir Mahmud (swasta). (Baca: Ini Daftar 64 Peserta Calon Pimpinan KPK yang Lolos Seleksi Administrasi)

Ferdinand mengatakan, kelima orang tersebut sudah diberikan informasi bahwa akan diadakan tes pembuatan makalah. Namun, kata dia, hingga tes selesai, kelima orang itu tidak menghadiri tes tersebut tanpa alasan yang jelas.

"Mereka sudah didiskualifikasi. Sudah kami beritahukan ke mereka. Lewat surat juga sudah," ucap Ferdinand.

Kini, jumlah peserta seleksi pimpinan KPK tinggal 59 orang. Setelah hasil tes makalah diumumkan pada tanggal 15 September 2014, para peserta yang tersisa akan mengikuti tes selanjutnya, yakni tes wawancara pada 16-17 September 2014.

Ferdinand mengaku belum mengetahui apa saja pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta pada saat tes wawancara nanti.

"Pertanyaan nanti sembilan orang panitia seleksi itu yang menyiapkan," ujar Ferdinand.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com