Sekjen PPP: Pilkada Langsung kalau Pendapatan Per Kapita Rp 4 Juta

Kompas.com - 12/09/2014, 09:34 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy
EditorTri Wahono


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menilai, masyarakat Indonesia saat ini memang belum siap untuk menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Masyarakat baru siap nanti setelah pendapatannya di atas Rp 4 juta, di mana sudah tidak terbuai sogokan Rp 20.000, Rp 50.000," ujar pria yang akrab dipanggil Romy itu kepada wartawan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Menurut Romy, pemilihan secara langsung menyebabkan ongkos politik membengkak karena kandidat harus mengeluarkan uang untuk melakukan kampanye. Hal itu meningkatkan potensi sang kandidat untuk korupsi agar uang yang dikeluarkan untuk kampanye bisa kembali.

"Bahkan, sejak 2005, sudah ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sedangkan sebelumnya hanya ada sedikit kasus," ujar dia.

Atas alasan itulah, lanjut Romy, PPP tetap akan konsisten mendukung Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur pemilihan wali kota dan bupati dilakukan oleh DPRD tidak lagi secara langsung oleh masyarakat.

"PPP sebagai partai pertama yang mendukung pilkada langsung akan konsisten," kata Romy.

Usulan agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD di dalam RUU Pilkada menuai polemik di masyarakat. Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan oleh pemerintah dan rencananya akan disahkan September 2014 ini.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nasional
Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Nasional
KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

Nasional
Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Nasional
10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Nasional
Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Nasional
Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Nasional
102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

Nasional
Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Nasional
Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Nasional
Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Nasional
Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Nasional
LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X