Syarief Hasan Anggap Pendidikan Masyarakat Kurang untuk Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai masyarakat Indonesia saat ini belum siap melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Hal itu akibat tingkat pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dalam menggunakan hak pilihnya dalam pilkada itu.

"Kayaknya sih belum (siap) karena pendidikannya masih perlu ditingkatkan lagi terkait kesiapan mereka untuk menggunakan hak mereka," ujar Syarief di Kantor Presiden, Kamis (11/9/2014).

Menurut Syarief, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya pilihan model pilkada kepada proses di parlemen. Dia tidak mau menjawab apakah Partai Demokrat sepenuhnya mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Syarief hanya menyatakan bahwa Demokrat hanya meminta agar pilkada langsung dikaji dengan sangat mendalam.

"Pilkada langsung saat ini itu dampaknya bagaimana pada efisiensi di tengah kesenjangan sosial, kejenuhan masyarakat. Pilkada langsung juga bisa berdampak pada korupsi," kata Syarief.

Sebelumnya, pemerintah tetap menginginkan penerapan sistem pilkada secara langsung dan berharap para anggota DPR menyepakatinya. Meski demikian, pemerintah menyiapkan dua draf, yakni draf pemilihan lewat DPRD dan draf tetap pemilihan langsung.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah adalah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pemilu Presiden 2014, tidak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua partai politik pendukung Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, berubah sikap dan menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.