Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Teken Kontrak, Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi Bisa Dibatalkan

Kompas.com - 10/09/2014, 10:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Sugiharto, menilai pembelian mobil dinas untuk jajaran kabinet mendatang sebenarnya bisa dibatalkan apabila pemerintah belum menandatangani kontrak dengan PT Mercedez-Benz sebagai pemenang lelang.

Menurut dia, pembatalan itu sebaiknya segera dilakukan lantaran banyak penolakan atas pembelian mobil dinas itu, terutama dari Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau baru diumumkan pemenang lelang, bisa saja dibatalkan karena kan belum ada kontrak. Ini pun diperbolehkaan undang-undang. Pemerintah juga tidak wajib menghabiskan anggaran untuk mobil itu," ujar Sugiharto saat dihubungi, Rabu (10/9/2014).

Dia mengatakan, setelah ditetapkan pemenang lelang, biasanya ada waktu beberapa hari untuk proses penandatanganan kontrak. Selama kontrak belum ada, pemerintah bisa membatalkannya.

"Kecuali kalau sudah ada kontrak, mau tidak mau dibeli karena kalau tidak, malah bisa digugat," ucap dia.

Apabila sudah terlanjur dibeli, Sugiharto menyarankan pemerintahan Jokowi nantinya lebih efisien dalam pemakaian kendaraan dinas. Efisiensi ini juga bisa menghemat biaya operasional menteri yang dibebankan ke negara.

Sugiharto berpendapat, pengadaan mobil dinas mewah ini adalah sebagai upaya melemahkan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, tidak ada aturan mana pun yang mewajibkan pemerintahan yang tengah berjalan menyediakan mobil dinas bagi pemerintahan mendatang.

"Tidak ada aturannya. Selama ini mereka kan, baik pemerintah maupun DPR selalu bilang karena sudah terlanjur dianggarkan sebelumnya. Padahal tidak ada kewajiban itu," ucap Sugiharto.

Berdasarkan pengumuman pemenang lelang, harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis pengadaan seluruh mobil dinas tersebut sebesar Rp 91.944.000.000. (baca: Anggota Kabinet Jokowi-JK Bakal Dapat Mobil Dinas Mercy)

Jokowi mengaku sempat diminta pendapat oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sekitar tiga bulan lalu perihal pengadaan mobil dinas baru. Saat itu, Jokowi menjawab tidak perlu membeli mobil baru.

Ia ingin para pembantunya tetap memakai mobil Toyota Crown Royal Saloon yang kini dipakai kabinet Indonesia Bersatu II. (baca: Ini Komentar Jokowi soal Mobil Dinas Mercy untuk Para Pembantunya)

baca juga: 

Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?

Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi

Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintah Mendatang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com