Ini Komentar Jokowi soal Mobil Dinas Mercy untuk Para Pembantunya

Kompas.com - 09/09/2014, 15:16 WIB
Mobil dinas presiden terpilih Joko Widodo Mercedes Benz. Ican IhsannuddinMobil dinas presiden terpilih Joko Widodo Mercedes Benz.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jajaran kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal mendapat mobil dinas baru merek Mercedez Benz. Mobil Toyota Crown Royal Saloon yang kini dipakai jajaran kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan ditarik. Bagaimana tanggapan Jokowi?

Jokowi mengaku sempat dimintai saran oleh Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi soal rencana pembelian mobil baru untuk jajaran kabinet.

"Tiga bulan lalulah, saya ditelepon. Saya bilang ndak usah saja, pakai mobil lama saja," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Efisiensi anggaran menjadi alasan Jokowi kala itu. Terlebih, Jokowi ingin pejabat publik beretos kerja yang tinggi tanpa harus disertai fasilitas yang tidak perlu.

"Itu bukan wewenang saya. Mau gimana lagi?" ujar Jokowi menanggapi permintaannya tersebut yang tak dituruti.

Jokowi juga belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai apa yang akan dilakukan setelah dilantik menjadi presiden soal mobil baru bagi para pembantunya itu.

Selain jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri yang bakal mendapat mobil dinas Mercy, mantan presiden dan mantan wakil presiden juga akan mendapatkan mobil bermerek sama. Harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis pengadaan mobil tersebut sebesar Rp 91.944.000.000.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, dalam surat pengumuman pemenang lelang pada 28 Agustus 2014 yang diunggah ke situs Sekretariat Negara, tak disebutkan jumlah mobil baru yang dibeli. (baca: Anggota Kabinet Jokowi-JK Bakal Dapat Mobil Dinas Mercy)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X