Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#TolakPILKADAolehDPRD Jadi Trending Topic di Twitter

Kompas.com - 10/09/2014, 06:00 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang sedang dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menuai kritik dari warga Twitter. Bahkan, hashtag #TolakPILKADAolehDPRD menjadi trending topic di media sosial berlambang burung biru itu.

Hingga Selasa (9/9/2014) pukul 23.42, #TolakPILKADAoleh DPRD berada di urutan ke-6. Mulai dari publik figur maupun masyarakat biasa ikut meramaikan hashtag ini.

Salah satunya seperti Satriaddin Maharinga Djongki atau yang akrab disapa Arie Kriting, pemenang ketiga Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV season ketiga. Dalam akun twitternya, @Arie_Kriting, Arie mengatakan pihak yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD tipe penguasa yang rakus dan cari aman.

"Sudah mulai takut dengan kekuatan rakyat yang sebenarnya. Penguasa rakus mau coba cari cara aman. #TolakPILKADAolehDPRD," tulis Arie. Kicauan tersebut pun mendapat 85 retweet dari followers Arie.

Tak hanya Arie, salah satu presenter terkenal, Indra Bekti, dalam akun Twitter-nya, @indrabektiasli, juga turut menyebarkan hashtag #TolakPILKADAolehDPRD tersebut. Indra menyatakan kekagumannya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan akan keluar partai jika UU Pilkada disahkan.

"Salut utk @Ahok_BasukiTP katanya mau keluar dari partainya kalo UU Pilkada yg pemilihannya dipilih DPRD disahkan #TolakPILKADAolehDPRD," kicaunya.

Pada kesempatan yang sama, Indra juga sempat mengucapkan ucapan ulang tahun kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berulang tahun. Indra meminta SBY untuk membuat kebijakan yang pro rakyat di masa akhir kepemimpinannya. Tak lupa, hashtag #TolakPILKADAolehDPRD pun dipakai.

"Selamat ulang tahun untuk pak @SBYudhoyono semoga sukses dan sehat selalu, dan ajak Partainya utk terus pro rakyat #TolakPILKADAoleh DPRD," kata @indrabektiasli.
 
Ungkapan ketidaksetujuan juga datang dari masyarakat umum. Secara tegas, mereka menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"#TolakPILKADAolehDPRD Pemimpin rakyat dipilih rakyat bukan sama pejabat," tulis Dimaz Aldita Djiwana dalam akun Twitter-nya, @dimas_gudbay.

"Kami terlanjur menikmati alam demokrasi. para elit di dpr jangan bwa kami mundur. benahi apa yang kurang #TolakPILKADAoleh DPRD," tulis Yohanes Pajar dalam akun Twitter-nya, @kraeng_pajar.

"Orientasi Kepala Daerah yg dipilih oleh DPRD bkn pd rakyat, tp kpd DPRD. Shng sulit mengakomodir kepentingan rakyat #TolakPILKADAolehDPRD," tulis @MarikaMW

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com