Lukman Hakim Diusulkan Kembali Jadi Menteri Agama di Kabinet Jokowi

Kompas.com - 09/09/2014, 18:07 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Lukman Hakim Saifuddin diusulkan kembali menjadi Menteri Agama dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Kinerja Lukman yang baru menjabat beberapa bulan sebagai Menteri Agama dianggap menjadi modal utama.

"Perilaku dan sikap dia selama beberapa bulan menjadi menteri, membalikkan keadaan dulu saat Menteri Agama masih dijabat Suryadharma Ali," kata Direktur Eksekutif IndoStrategi Andar Nubowo dalam diskusi publik Kabinet Trisakti di FX Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

"Sebagai Menag dia mampu mengakomodasi semua organisasi Islam di Indonesia," tambah dia.

Menurut Andar, Lukman juga memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang politik karena pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum PPP. Selain itu, Lukman juga dianggap memiliki dukungan yang luas di basis Nahdlatul Ulama dan PPP.

"Hanya saja, Lukman masih memiliki catatan lemah di sisi pengalaman dan jejaring internasional," ujarnya.

Lukman resmi menjabat Menag pada Juni 2014, setelah menggantikan Suryadharma yang terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji.

Belakangan, Lukman mundur sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019 karena ingin melanjutkan tugasnya menyelenggarakan ibadah haji hingga tuntas. (baca: Lukman Hakim Mundur dari Calon Anggota DPR Terpilih)

Lukman membantah pengunduran dirinya karena sudah ditunjuk kembali sebagai Menteri di kabinet Jokowi-JK mendatang. (baca: Mundur dari DPR, Lukman Hakim Bantah Dapat Posisi Menteri dari Jokowi)

PDI Perjuangan juga ingin agar Lukman kembali menjadi Menag. Alasannya, ia dianggap mampu memberikan warna empat pilar. (baca: PDI-P Ingin Lukman Hakim Jadi Menteri Agama dalam Pemerintahan Jokowi-JK)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X