Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingin Lukman Hakim Jadi Menteri Agama dalam Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 25/08/2014, 18:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) semakin serius mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk diajak masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. PDI-P ingin elite PPP Lukman Hakim Syaifuddin kembali menjabat menteri agama dalam pemerintahan mendatang.

"PPP masih membangun penjajakan dan komunikasi. Kami juga melihat Lukman Hakim sebagai menag baru yang memberikan warna empat pilar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Basarah melihat sosok Lukman Hakim layaknya almarhum politisi senior PDI-P yang juga mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas.

"Almarhum menggagas nilai-nilai dalam empat pilar berbangsa dan bernegara. Saya kira itu kelihatan Pak Lukman mengimplementasikan dan secara politik dan ideologi cocok untuk menjadi menteri agama," tutur anggota Komisi III DPR.

Basarah menampik jika koalisi Jokowi-JK disebut transaksional. Menurut dia, pembagian kursi menteri akan sangat didasarkan pada kompetensi seseorang. Lukman Hakim, sebut dia, memiliki kapasitas sebagai menteri agama.

"Kami berharap bisa menyamakan persepsi dan paradigma baru bahwa koalisi itu tanpa syarat," kata Basarah.

Saat diminta tanggapannya soal keinginan PDI-P tersebut, Lukman Hakim mengelak. Dia terus-menerus menolak menjawab pertanyaan terkait politik.

"Saya fokus dulu di sini (Menteri Agama). Jangan berandai-andai terlalu jauh. Saya sedang diuji, saya belum lulus tes ini. Jadi, biarkan saya fokus sampai Oktober," kata Lukman.

Lukman baru mulai menjabat menag pada 9 Juni 2014. Ia menggantikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mengundurkan diri setelah terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. (baca: Bertemu Presiden, Suryadharma Mengundurkan Diri sebagai Menag)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com