Kompas.com - 25/08/2014, 18:23 WIB
Menteri Agama yang baru Lukman Hakim Saefuddin (kiri) bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono usai pelantikan Menag di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6/2014). Lukman Hakim menggantikan pejabat Menag terdahulu Suryadharma Ali yang mengundurkan diri karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dana haji di Kemenag. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMenteri Agama yang baru Lukman Hakim Saefuddin (kiri) bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono usai pelantikan Menag di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/6/2014). Lukman Hakim menggantikan pejabat Menag terdahulu Suryadharma Ali yang mengundurkan diri karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dana haji di Kemenag.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com —Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) semakin serius mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk diajak masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. PDI-P ingin elite PPP Lukman Hakim Syaifuddin kembali menjabat menteri agama dalam pemerintahan mendatang.

"PPP masih membangun penjajakan dan komunikasi. Kami juga melihat Lukman Hakim sebagai menag baru yang memberikan warna empat pilar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Basarah melihat sosok Lukman Hakim layaknya almarhum politisi senior PDI-P yang juga mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas.

"Almarhum menggagas nilai-nilai dalam empat pilar berbangsa dan bernegara. Saya kira itu kelihatan Pak Lukman mengimplementasikan dan secara politik dan ideologi cocok untuk menjadi menteri agama," tutur anggota Komisi III DPR.

Basarah menampik jika koalisi Jokowi-JK disebut transaksional. Menurut dia, pembagian kursi menteri akan sangat didasarkan pada kompetensi seseorang. Lukman Hakim, sebut dia, memiliki kapasitas sebagai menteri agama.

"Kami berharap bisa menyamakan persepsi dan paradigma baru bahwa koalisi itu tanpa syarat," kata Basarah.

Saat diminta tanggapannya soal keinginan PDI-P tersebut, Lukman Hakim mengelak. Dia terus-menerus menolak menjawab pertanyaan terkait politik.

"Saya fokus dulu di sini (Menteri Agama). Jangan berandai-andai terlalu jauh. Saya sedang diuji, saya belum lulus tes ini. Jadi, biarkan saya fokus sampai Oktober," kata Lukman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lukman baru mulai menjabat menag pada 9 Juni 2014. Ia menggantikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mengundurkan diri setelah terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. (baca: Bertemu Presiden, Suryadharma Mengundurkan Diri sebagai Menag)



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X