Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meluncur, Petisi Tolak Pilkada Kembali ke DPRD

Kompas.com - 09/09/2014, 11:35 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis

SINGAPURA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sedang menjadi isu yang sangat hangat beberapa hari belakangan. Penolakan terhadap pasal kontroversial di mana pilkada akan dikembalikan ke DPRD menjadi pemicunya.

Elina Ciptadi, profesional Indonesia yang berdomisili di Singapura bersama sejumlah netizen lain meluncurkan petisi di website change.org. Sampai Selasa pagi ini, Petisi yang berjudul "Jangan Hapuskan Pemilu Langsung Kepala Daerah" telah mendapat dukungan 1.808 signature.

Petisi tersebut diarahkan kepada DPR khususnya Ketua DPR Marzuki Alie dan Komisi II yang diketuai politisi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa.

Salah satu isi petisi adalah menangkis argumen bahwa pilkada memicu money politics dan berbiaya tinggi. Dalam wawancara dengan Kompas.com, Elina mengungkapkan kecemasannya akan upaya memundurkan demokrasi Indonesia.

"Saya kebetulan di Singapura, tidak mungkin langsung mendatangi Senayan, petisi adalah alternatif terbaik," kata dia.

Ide pembuatan petisi ini sederhana. Elina menjelaskan, Jumat (5/9/2014), dia sedang berbincang-bincang dengan teman-teman yang risau akan RUU ini. Akhirnya, muncul ide meluncurkan petisi, yang kemudian diluncurkan pada Minggu kemarin.

Lalu, saat ditanya apakah ini adalah gerakan sosial? Elina dengan diplomatis menjawab, "Bagi saya, ini hanya tindakan organik dari individu-individu yang peduli pada hal sama, tidak ingin hak rakyat memilih pemimpinnya dirampas, dan tidak ingin kepala daerah dipilih berdasarkan deal-deal politik di belakang layar dengan DPRD."

Elina menambahkan, rakyat sudah makin melek politik. Warga sudah tahu siapa figur yang pantas didukung menjadi kepala daerah. Meski tak ada jaminan petisi itu akan mengubah peta politik, namun yang terpenting ada upaya melakukan sesuatu.

Dia mengaku tetap optimistis bahwa wakil rakyat di DPR masih mendengarkan rakyatnya. “Bersyukur yang ingin melakukan sesuatu bukan hanya saya, tapi banyak teman lain. Tanpa didukung teman-teman, petisi ini tidak akan tersebar luas,” kata dia.

Sejauh ini petisi juga sudah didukung ditandai dengan retweet oleh tokoh-tokoh seperti politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Gunawan Mohammad, Addie MS, Iwan Fals, Edward Suhadi, Indra Pilliang dan beberapa tokoh lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com