Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpilih Jadi Anggota DPR, Presiden Minta Tujuh Menteri Mundur

Kompas.com - 01/09/2014, 22:14 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta tujuh orang menteri yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 untuk segera mundur dari jabatannya.

Ketujuh menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu adalah Menkop dan UKM Syarief Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faishal Zaini.

"Mereka yang jelas terpilih jadi anggota DPR, kalau dia akan tetap dan memilih jadi anggota Dewan, maka wajib mundur dari kabinet. Tidak mungkin merangkap jadi anggota kabinet dan DPR," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Menurut Mensesneg, hingga kini belum ada satu pun dari ketujuh menteri yang terpilih menjadi anggota DPR RI itu mengajukan pengunduran diri kepada Presiden. Padahal, mereka akan dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober mendatang.

Sudi meyakini bahwa sudah tiba saatnya para menteri itu mengajukan pengunduran diri. Selanjutnya, Presiden akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) untuk meresmikan pengunduran diri para menteri itu sebelum waktu pelantikan sebagai anggota DPR RI 2014-2019.

Mengenai posisi yang akan ditinggalkan para menteri itu setelah mereka mengajukan pengunduran diri, menurut Mensesneg Sudi Silalahi, nantinya akan diambil alih oleh menteri koordinator (menko) terkait. Ia menunjuk contoh, untuk pejabat pengganti Menteri ESDM yang mundur akan ditangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung.

"Supaya efektif, lebih baik koordinator kalau di bawah kesra ya kesra, kumham ya kumham, kalau ekonomi ya ekonomi," kata Sudi.

Meski dirangkap Menko, Mensesneg memastikan bahwa kekosongan tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan sampai masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir pada 20 Oktober 2014.

“Ya tidak apa-apa, kan selama ini dikoordinasikan beliau, ada wamen, sekjennya, jadi tetap berjalan," ujar Sudi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com