Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintahan Jokowi-JK Tak Akan Naikkan Harga BBM pada Desember 2014-Januari 2015

Kompas.com - 01/09/2014, 20:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Transisi mengaku telah melakukan simulasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah resmi menjabat presiden dan wakil presiden. Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, kenaikan harga BBM tidak akan terjadi pada Desember 2014 hingga Januari 2015. 

Menurut Andi, selama kurun waktu tersebut inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan.

“Alternatifnya tidak Desember dan Januari. Sebab inflasi dalam kondisi tinggi, itu puncak belanja (masyarakat) dan bersamaan dengan hari libur Natal dan Tahun Baru,” kata Andi, Senin (1/9/2014), di Kantor Transisi, Jakarta.

Menurut Andi, seandainya pemerintah mengambil opsi mengurangi subsidi BBM, hal itu akan dilaksanakan pada bulan November 2014 atau justru setelah Januari 2015. Opsi tersebut memungkinkan karena inflasi yang tak begitu tinggi. Namun, Andi tak menyebut berapa prediksi kenaikan angka inflasi tersebut.

Terkait simulasi yang dilaksanakan, ia menjelaskan, meliputi rencana waktu kenaikan harga serta berapa besaran kenaikan yang akan diterapkan. Andi mengungkapkan, untuk simulasi waktu ada dua opsi, yaitu apabila pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menaikkan harga BBM, akan dilanjutkan pemerintahan Jokowi-JK. Opsi kedua, kata dia, apabila SBY tak menaikkan harga BBM dan Jokowi-JK lah yang akan menaikkan harga BBM tersebut.

“Simulasi (besaran) dari kenaikan Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 dan Rp 3.000,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com