Survei LSI: Pemerataan Pendapatan Jadi Harapan Masyarakat atas Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 01/09/2014, 15:13 WIB
Menunggu kemakmuran KOMPAS/JITET KOESTANA Menunggu kemakmuran
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo harus mampu menanggulangi ketimpangan perbedaan pendapatan yang tinggi di Indonesia. Pasalnya, perbedaan pendapatan dianggap sebagai hal yang paling mendesak menurut responden survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"Mayoritas responden berpandangan bahwa kesenjangan pendapatan adalah persoalan yang mendesak," kata Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi, saat menyampaikan hasil surveinya, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Dodi menjelaskan, sebanyak 38,6 persen responden menyebutkan perbedaan pendapatan sebagai hal yang mendesak, dan 44,6 persen responden menyebutkan perbedaan pendapatan sebagai hal sangat mendesak, sementara sisanya menjawab tidak tahu. Menurut Dodi, temuan survei itu dapat diartikan bahwa delapan dari sepuluh penduduk Indonesia menganggap kesenjangan pendapatan sebagai problem yang harus segera ditangani pemerintah.

Tak hanya itu, ia melanjutkan, berdasarkan masukan para responden, pemerintahan Jokowi dapat menekan kesenjangan pendapatan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan membuka lapangan pekerjaan baru, pemberian perlindungan pada kelompok rentan, penyediaan pendidikan dan kesehatan gratis, pemberantasan korupsi, serta bantuan modal untuk usaha kecil.

"Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memerlukan pekerjaan dan bukan belas kasihan. Bagi mereka, perlindungan sosial lebih tepat diberikan kepada kelompok miskin dan rentan," ujarnya.

Dodi menjelaskan, survei ini dilakukan untuk memahami pandangan publik tentang kesenjangan ekonomi secara umum. Survei dilakukan pada 27 Mei-4 Juni 2014. Populasi survei ini adalah WNI berumur 17 tahun, atau telah menikah ketika survei dilakukan. Adapun jumlah sampel sebanyak 3.080 sampel dengan margin of error yang diperkirakan sekitar 1,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Wawancara dilakukan terhadap responden terpilih. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka oleh pewawancara yang sudah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan dengan jumlah responden 10 orang. Quality control pada hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel. Survei dibiayai oleh internal Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X