Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Tawaran Bergabung dari Jokowi, Pengurus PPP Harus Bahas di Muktamar

Kompas.com - 31/08/2014, 14:14 WIB
Febrian

Penulis

google Logo PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Ubaidillah Murad menyarankan agar pengurus PPP segera melakukan Muktamar untuk menentukan sikap partai pasca pelaksanaan Pilpres yang dimenangkan oleh Joko Widodo ini.

Menurut Ubaidillah muktamar adalah forum yang tepat untuk menentukan sikap bila ada kader dari PPP yang ditawarkan posisi kabinet oleh Jokowi.

"Jika Ada tawaran dari pihak Jokowi kepada kader kami untuk ada di pemerintahan, itu sebaiknya dibicarakan di Muktamar," kata Ubaidillah usai melakuk pertemuan dengan mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Minggu (31/8/2014).

Ubaidillah menuturkan, PPP sebagai salah satu aset bangsa harus ikut dalam pemerintahan. Ia dengan tegas mengatakan kalangan senior PPP termasuk Hamzah Haz menginginkan agar PPP memberikan peran aktif terhadap pemerintahan.

Selain menyarankan pelaksanaan Muktamar untuk menentukan sikap partai, Ubaidillah juga mengemukakan percepatan forum Muktamar untuk bisa segera mengganti Suryadharma Ali sebagai ketua Umum. Ia menilai, status tersangka korupsi dana haji yang disematkan oleh Komisi pemberantasan Korupsi kepada SDA, membuat PPP saat ini dalam kondisi krisis kepemimpinan. "Yang kami bicarakan tadi itu bersama Pak Hamzah Haz," ujar Ubaidillah.

Seperti diberitakan, pengurus DPP PPP saat ini masih kukuh bahwa posisi PPP masih setia bersama koalisi merah putih pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun kalangan senior dari PPP justru ingin agar PPP merapat kepada kubu pemenang Pilpres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya Sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya Sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Soal Perintah 'Tak Sejalan Silakan Mundur', SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Soal Perintah "Tak Sejalan Silakan Mundur", SYL: Bukan soal Uang, tapi Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com