Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Umum PPP Hadiri Muktamar PKB

Kompas.com - 31/08/2014, 10:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa menghadiri Forum Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8/2014). Dia terlihat duduk berdampingan dengan elite partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla lainnya.

"Terimakasih dan selamat datang kepada Pak Suharso Monarfa," kata Ketua Panitia Muktamar PKB 2014, Abdul Kadir Karding saat membuka acara.

Semua perwakilan partai koalisi pendukung Jokowi-JK hadir dalam acara tersebut.  Mereka diantaranya Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua DPP Hanura Saleh Husein, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso.

PPP merupakan salah satu partai yang pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pilpres lalu.  Elite partai lainnya yang tergabung dalam koalisi merah putih tersebut, tidak terlihat hadir dalam pembukaan Muktamar. Partai Demokrat yang menyatakan netral juga tidak terlihat hadir.

Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK dijadwalkan hadir untuk memberikan pembekalan. Salah satu agenda Muktamar adalah memilih ketua umum periode 2014-2019. Pemilihan ditentukan oleh 33 Dewan Perwakilan Wilayah dari setiap provinsi.

Nantinya, akan digelar musyawarah tertutup dimana setiap daerah memberikan nama-nama yang akan mereka calonkan. Sebaliknya, bisa pula mereka yang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum memberikan nama kepada 33 DPW.

Hingga saat ini, hanya satu nama yang mencuat ke permukaan, yakni Muhaimin Iskandar yang juga merupakan Ketua Umum periode 2009-2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com