"Hal-hal positif yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY, sebagai hal yang dilanjutkan. Pemerintahan yang efektif, dengan demikian merupakan suatu proses dialektis dengan muara keberpihakan pada kepentingan rakyat," kata Hasto, di Jakarta, Selasa (19/8/2014) malam.
Menurut Hasto, dalam menghadapi berbagai skenario kebijakan fiskal ke depan, pengalaman 10 tahun terakhir pemerintahan SBY sangat penting untuk menjadi dasar kebijakan pemerintahan Jokowi. Salah satunya, kata dia, adalah bagaimana Indonesia mampu menghadapi berbagai gejolak krisis yang terjadi di Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, Tim Transisi membuka tangan lebar-lebar untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan menyusun inisiatif baru bersama dengan pemerintahan saat ini.
"Seluruh inisiatif tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan postur anggaran yang sehat, namun juga untuk mempercepat realisi janji kampanye melalui program-program pro rakyat. Prinsipnya, walaupun persoalan tidak ringan, gotong royong rakyat melalui rekening dana kampanye tetap menjadi sumber inspirasi bahwa bagi merekalah janji perubahan itu akan diwujudkan," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Hasto, pemerintahan Presiden SBY dan Jokowi-JK siap duduk bersama membangun koordinasi dan komunikasi yang intens. Wakil Sekretaris Jendral PDI-P ini meyakini, dengan kerjasama yang intens, kedua tim bisa meletakkan dasar kelembagaan transisi pemerintahan yang demokratis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.