Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cicip Sutarjo: Munas Golkar 2015 atas Persetujuan JK

Kompas.com - 17/08/2014, 20:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutarjo mengungkapkan pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) 2015 bukan hanya kemauan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia mengungkapkan mantan Ketua Umum Jusuf Kalla (JK) pun sepakat atas keputusan itu.

"Keputusan Munas itu bukan hanya diputuskan Aburizal tapi ada tiga pihak waktu itu yaitu JK, Aburizal, dan Surya Paloh. Setelah tiga-tiganya setuju, jadi ditetapkan itu. Jadi bukan kemauan Aburizal," ujar Cicip di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2014).

Saat itu, ketiga tokoh Golkar itu maju sebagai calon ketua umum. Menurut Cicip, yang bersikap berbeda dari kesepakatan pada tahun 2009 lalu itu tak lagi dipersoalkan. Cicip pun menampik anggapan bahwa siapa pun yang menyuarakan Munas dilakukan tahun ini akan dipecat.

"Semua orang punya hak suara. Kedaulatan tetap ada di DPD I yang menentukan apa pun putusan munas yang lalu untuk diubah. Kalau dia tidak bisa dapatkan persetujuan di DPD I, maka tidak ada perubahan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Saat ditanyakan lebih lanjut soal pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dengan Aburizal, Cicip menjelaslan bahwa Aburizal hanya meluruskan pandangan Agung yang keliru.

Menurut dia, apabila Agung ingin menggelar Munas tahun ini, seharusnya dia mendekati DPD I. "Jangan minta DPP, itu salah alamat," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com