Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cicip Sutarjo: Munas Golkar 2015 atas Persetujuan JK

Kompas.com - 17/08/2014, 20:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutarjo mengungkapkan pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) 2015 bukan hanya kemauan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia mengungkapkan mantan Ketua Umum Jusuf Kalla (JK) pun sepakat atas keputusan itu.

"Keputusan Munas itu bukan hanya diputuskan Aburizal tapi ada tiga pihak waktu itu yaitu JK, Aburizal, dan Surya Paloh. Setelah tiga-tiganya setuju, jadi ditetapkan itu. Jadi bukan kemauan Aburizal," ujar Cicip di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2014).

Saat itu, ketiga tokoh Golkar itu maju sebagai calon ketua umum. Menurut Cicip, yang bersikap berbeda dari kesepakatan pada tahun 2009 lalu itu tak lagi dipersoalkan. Cicip pun menampik anggapan bahwa siapa pun yang menyuarakan Munas dilakukan tahun ini akan dipecat.

"Semua orang punya hak suara. Kedaulatan tetap ada di DPD I yang menentukan apa pun putusan munas yang lalu untuk diubah. Kalau dia tidak bisa dapatkan persetujuan di DPD I, maka tidak ada perubahan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Saat ditanyakan lebih lanjut soal pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dengan Aburizal, Cicip menjelaslan bahwa Aburizal hanya meluruskan pandangan Agung yang keliru.

Menurut dia, apabila Agung ingin menggelar Munas tahun ini, seharusnya dia mendekati DPD I. "Jangan minta DPP, itu salah alamat," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com