Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Info Rumah Novela Dihancurkan, Kapolri Minta Kapolres di Papua Dihadirkan di MK

Kompas.com - 14/08/2014, 15:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman menanggapi informasi mengenai saksi dari tim Prabowo-Hatta, Novela Nawipa, yang menerima intimidasi setelah bersaksi dalam sidang PHPU di MK. Informasinya, rumah Novela sampai dihancurkan oleh orang tak dikenal.

Menanggapi hal tersebut, Sutarman meminta kepala dari polres setempat untuk bersaksi di MK dan memberikan keterangan bahwa apa yang dituduhkan oleh anggota Koalisi Merah Putih, Hashim Djojohadikusumo, tidak benar.

"Saya meminta Kapolres-nya dihadirkan di MK sehingga bisa terungkap apa yang sebenarnya terjadi di sana," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Sutarman mengatakan, pihaknya telah mengecek mengenai persoalan yang terjadi terkait pemilu ini ke Polda Papua. Ia menambahkan, masalah terkait pemilu yang ditangani kepolisian di Papua adalah perselisihan antara KPU daerah dan beberapa panitia pemilihan daerah.

"Masalah itu, personel kami, termasuk Kapolres, hadir untuk menengahi di sana, bukan intimidasi," kata Sutarman.

Tak hanya itu, Sutarman juga menampik adanya laporan intervensi yang diterima oleh para saksi kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang bersaksi dalam sidang perkara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Ia mengingatkan, pemberi keterangan palsu yang dibeberkan dalam persidangan dapat terancam hukum pidana.

"Kalau disampaikan ada keterangan palsu, itu pidana. Jadi, jangan memberikan keterangan palsu di MK. MK itu adalah peradilan yang agung. Kesaksian itu tidak boleh (disampaikan dengan) berbohong," ujar Sutarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Sebut Penipu Modus “Like-Subscribe” di Youtube Tak Gunakan Data Korban untuk Buka Rekening

Polisi Sebut Penipu Modus “Like-Subscribe” di Youtube Tak Gunakan Data Korban untuk Buka Rekening

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com