Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sarankan Tim Hukum Prabowo Buktikan di MK Perolehan Suara Prabowo-Hatta

Kompas.com - 13/08/2014, 17:25 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, menyarankan kepada tim hukum Prabowo-Hatta agar memanfaatkan waktu yang tersisa untuk dapat membuktikan data angka pada persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dianggap Mahfud lebih penting daripada membuktikan ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

"Angkanya berdasar tim Prabowo-Hatta ada 67 juta suara, tinggal itu dibuktikan sidang ke depan," kata Mahfud saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Mahfud berpandangan, apabila angka itu tak bisa dibuktikan, persidangan di MK saat ini hanya untuk mengupayakan adanya bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif oleh pihak tertentu. Kalaupun pelanggaran positif bisa dibuktikan, hal ini, menurut Mahfud, tidak akan berpengaruh signifikan bagi tim Prabowo-Hatta karena tidak akan mengalami perubahan angka.

"Kalau pembuktiannya hanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, tidak akan ada gunanya bagi perubahan angka yang didalilkan sampai sekarang itu. Kalau saya sarankan, ya, hitung angka itu. Bagaimana dia, kok, bisa 67 juta. Itu adanya dokumen, bukan saksi," ujar mantan Ketua MK ini.

Mahfud yang saat ini masih berada di dalam Tim Pemenangan Prabowo-Hatta mengaku masih akan menunggu apa pun yang diputuskan hakim MK nanti. Ia menolak untuk diminta menebak bagaimana hasil putusan MK pada gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta.

Mahfud melihat saat ini setiap saksi dari Prabowo-Hatta ataupun saksi dari Komisi Pemilihan Umum sama-sama dalam posisi menguatkan. "Kita lihat saja bagaimana hakim memutuskan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com