Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Percayai MK

Kompas.com - 11/08/2014, 15:37 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak memercayai proses hukum yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memproses gugatan hasil Pilpres 2014. Namun, di sisi lain, menurut Hajri, MK juga harus siap dengan eksaminasi yang akan dilakukan publik sebagai check and balances.

"Secara struktural dan kelembagaan, MK adalah lembaga negara yang independen. Upaya untuk membentuk MK sebagai lembaga yang independen dan imparsial sudah dilakukan. Tak bisa diintervensi. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak memercayai MK," ujar politisi Golkar ini, Senin (11/8/2014).

Ketua DPP Partai Golkar ini menjelaskan, MK adalah salah satu lembaga yang cukup berhasil pada formasi awalnya. Pembentukan MK telah dilakukan dengan pertimbangan jaminan imparsial MK, baik sebagai institusi maupun secara personal pimpinannya.

"Standing position yang baik di MK salah satunya karena unsur pimpinan yang dipilih dengan pertimbangan imparsial tadi. Bahkan, dalam berbagai acara resmi, protokoler harus mengatur duduk pimpinan MK untuk menjaga independensi dan imparsialitasnya," ujar mantan aktivis Muhammadiyah ini.

Namun, di sisi lain, lanjut Hajri, MK tetap harus siap dengan kemungkinan eksaminasi atau pemeriksaan hasil keputusan MK yang bisa dilakukan oleh publik dari mana saja. Meski eksaminasi tidak akan mengubah keputusan tetap MK, untuk saat ini, kemungkinan eksaminasi bisa menjadi pertimbangan MK untuk memutuskan dengan adil.

"Hakim MK memang bukan maha-adil, tapi bisa mengupayakan keadilan yang maksimal," katanya. Untuk itu, lanjut dia, apa pun hasil keputusan MK nantinya, semua pihak harus menerima dengan legawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com