Masyarakat Jadi Tidak Percaya KPU karena Ada Lembaga Survei Manipulasi Data

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta Poltak Agustinus Sinaga menduga empat lembaga survei telah memanipulasi atas data hitung cepat pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014 yang berakibat terhadap KPU.

Data lembaga survei yang telah dilansir di banyak media tersebut, lanjutnya, banyak membuat masyarakat yang akhirnya tidak percaya dengan hasil penghitungan suara oleh KPU.

"Sampai hari ini karena adanya quick count itu banyak masyarakat yang belum bisa menerima pengumuman atau hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan KPU," ujar Poltak ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (8/8/2014).

Keempat lembaga survei tersebut adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Dia pun berharap agar lembaga survei itu tidak beroperasi lagi, termasuk pada pelaksanaan pemilu selanjutnya.

"Tidak bisa dibiarkan orang-orang yang melakukan quick count asal-asalan itu. Nanti takutnya akan terulang di pemilu-pemilu berikutnya. Pemilu kita ini kan bukan 2014 ini saja, ada pilkada juga," imbuhnya.

Adapun atas dugaan manipulasi data hasil hitung cepat ini, Poltak mengadukannya ke Bareskrim Polri. Namun, berkas kasusnya dilimpahkan untuk diproses di Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Atas pengaduannya, Poltak telah menjalani pemeriksaan dua kali sebagai terlapor. Pemeriksaan pertama pada Selasa (5/8/2014), sedangkan pemeriksaan kedua pada hari ini (8/8/2014). Poltak mengakui telah menyertakan sejumlah bukti untuk memperkuat tuntutannya.

"Kemarin kita sudah bawa bukti video pernyataan Puskaptis dan bukti tayangan quick count yang berbeda, bukti hasil rekap resmi dari KPU, dan rilis yang dikeluarkan Persepi bahwa empat lembaga survei yang kita laporkan itu sudah dipecat," ujarnya.