Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tak Anggap Remeh Dukungan untuk ISIS di Indonesia

Kompas.com - 05/08/2014, 17:53 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak menganggap remeh masuknya ideologi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) ke Indonesia.

"Faktanya, sejauh ini sudah ada beberapa kelompok orang yang berani menyatakan persetujuan dan keinginannya untuk bergabung dengan ISIS. Itu menandakan bahwa sebagian dari masyarakat setuju serta siap bergabung dan mengembangkan gerakan itu di Indonesia," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa (5/8/2014), seperti dikutip Antara.

Karena itu, Pemuda Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk segera menangkap orang-orang yang terbukti ikut mengembangkan ISIS di Indonesia karena tindakan mereka melanggar hukum yang dapat mengancam eksistensi Pancasila, UUD 45, dan NKRI.

Bahkan, kata Saleh, pada titik tertentu, penyebaran ideologi ISIS di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan makar atau subversif.

"Kan ada video yang disebarkan. Orang-orang yang ada di video itu tentu lebih mudah dikenali. Terlebih lagi, pihak kepolisian mengklaim mengenal orang yang ada di dalam video itu," tutur dia. (Baca: Kapolri: WNI di Video ISIS adalah Buron Polri)

Saleh mengatakan, Pemuda Muhammadiyah mendukung langkah pemerintah yang secara resmi melarang ideologi ISIS di Indonesia.

"Pelarangan itu diharapkan dapat mengantisipasi berkembangnya paham itu di tengah-tengah masyarakat. Sikap tegas pemerintah diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk menjauhi dan menentang berkembangnya paham tersebut," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menilai, paham yang dianut ISIS tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan kebinekaan di Indonesia. Oleh karena itu, selain melarang perkembangan paham itu, pemerintah juga menindak tegas siapa pun yang terlibat ISIS.

ISIS dianggap sebagai organisasi radikal yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan gagasannya. Jika dibiarkan, maka cara-cara kekerasan itu akan mengancam keutuhan Indonesia.

Sebuah laporan menyebutkan, di negeri asalnya di Irak, kekerasan gerakan radikal yang berlangsung dalam pekan terakhir Juli 2014 telah mengakibatkan 1.600 jiwa terbunuh. Sementara itu, di Tanah Air, muncul gerakan mendukung ISIS, baik melalui dunia maya, termasuk situs YouTube, maupun yang ditunjukkan narapidana teroris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com