Para Menteri yang Urus Hajat Hidup Rakyat Disarankan dari Non-parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Koordinator Perekonomian pada kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla disarankan dari kalangan profesional di luar partai politik.

Kalangan profesional non-parpol dianggap memiliki kapasitas untuk mengeksekusi kebijakan dan tidak rentan didikte kepentingan politik.

"Kementerian-kementerian strategis yang mengurus langsung hajat hidup rakyat Indonesia perlu dipegang oleh ahlinya atau profesional murni. Kementerian di bawah koordinasi Menko Polhukam dan Menko Perekonomian termasuk strategis karena mengurus langsung hajat hidup orang banyak," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/7/2014).

Siti mengatakan, kementerian tersebut sebaiknya dipegang oleh profesional murni yang benar-benar mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kepemimpinan yang baik. Dengan demikian, mereka mampu melakukan terobosan atau inovasi dan perubahan konkret yang tidak harus terhalang oleh kepentingan partai.

Kriteria yang cocok untuk mengisi jabatan menteri tersebut, kata Siti, adalah orang-orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan kapasitas yang baik.

Calon dari non-partai tersebut harus memiliki pemahaman dan rekam jejak yang baik dalam mengeksekusi program, serta memiliki leadership dan managerial yang memadai. Selain itu, calon tersebut juga harus bersih dari tindakan korupsi.

"Tidak pernah melanggar hukum dan melakukan korupsi," ujar Siti.