Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Tagih Komitmen Anti-korupsi Jokowi-JK dalam Penyusunan Kabinet

Kompas.com - 30/07/2014, 15:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Indonesia Corruption Watch menilai tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak terlibat kasus korupsi tidak layak dipertimbangkan untuk masuk sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, kredibilitas kabinet Jokowi-Kalla nantinya bakal dipertanyakan jika mereka salah memilih orang untuk mengisi kabinet.

"Mereka yang punya rekam jejak terlibat korupsi atau disebut dalam sidang seharusnya enggak layak masuk dalam daftar calon menteri. Apalagi kalau mereka terlibat, tidak tepat. Ke depan (susunan kabinet) yang final, tidak seperti orang-orang itulah. Sekali memilih orang enggak tepat, kredibilitas kabinet dipertanyakan," kata Emerson saat dihubungi, Rabu (30/7/2014).

Hal itu dikatakan Emerson menanggapi masuknya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhim Dahuri dalam daftar menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang dibentuk tim Jokowi Center. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)

Rokhim merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Anggota tim sukses Jokowi-Kalla itu pernah divonis 7 tahun penjara dan didenda Rp 200 juta karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana non-bujeter DKP senilai Rp 31,7 miliar dalam kurun waktu 2002-2004.

Mahkamah Agung sempat mengurangi hukuman penjara Rokhmin menjadi 4,5 tahun. Dia lalu dibebaskan pada November 2009 lalu. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu kini menjabat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Maritim dan Perikanan.

Terkait masuknya nama Rokhim dalam KAUR, Emerson mengatakan, pihaknya akan menagih janji Jokowi untuk memilih putra-putri terbaik yang akan duduk sebagai menteri di kabinetnya.

"Komitmen antikorupsi juga dilihat dari siapa yang akan menempati kabinet itu," ujar Emerson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com