Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR: PBB Kehilangan Raison d'etre

Kompas.com - 30/07/2014, 03:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah kehilangan alasan kehadiran atau raison d'etre-nya jika tidak bisa menghentikan agresi dan kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina.

"Kekejaman Israel telah melampaui peradaban umat manusia abad modern abad 21. Apa yang dilakukan oleh Israel telah menjurus pada pembantaian atau genocida terhadap eksistensi Bangsa Palestina," kata Hajriyanto melalui Blackberry Messenger di Jakarta, Selasa (30/7/2014).

Hajriyanto mengatakan, PBB bukan hanya harus bisa menghentikan pembantaian tersebut, melainkan harus bisa membawa Israel ke Pengadilan HAM Internasional atau International Tribunal.

Menurut dia, sudah sangat terlambat bagi PBB untuk segera mengirimkan pasukan di bawah payung lembaga tersebut untuk menghentikan pembantaian kemanusiaan di Jalur Gaza.

"Jika langkah-langkah itu tidak bisa diambil dan dilakukan, maka sungguh PBB telah kehilangan raison d'etre-nya," katanya.

Hal itu, menurut dia, karena tindakan Israel yang sudah memakan korban tewas ratusan warga Palestina, bahkan ratusan anak-anak dan perempuan yang tidak berdaya. Tindakan Israel itu, ujar Hajriyanto, telah mencoreng peradaban modern yang bercirikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

"Saya nilai peradaban modern yang ditulangpunggungi peradaban bangsa-bangsa Barat sekarang ini telah mengalami kebangkrutan yang luar biasa karena telah membiarkan sebuah pembantaian terjadi di depan matanya," ujarnya.

Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, sebagai penguasa dunia dan PBB sekarang ini seharusnya malu hati menyaksikan kejahatan kemanusiaan itu terjadi di hadapannya. Padahal menurut dia, mereka nyata-nyata memiliki kekuatan untuk menghentikan Israel.

Selain itu, menurut dia, konteks dan perspektif pembantaian di Palestina, Organisasi Non Blok dan Organisasi Konperensi Islam (OKI) mutlak harus menekan PBB untuk segera menjatuhkan hukuman kepada Israel.

"Jika tidak saya yakin OKI dan Nonblok juga bisa kehilangan argumen atas kehadiran dirinya sekarang ini," tegasnya.

Dia mengatakan, Nonblok yang dipimpin Iran dan OKI yang dipimpin Turki dan Arab Saudi yang dikenal sangat dekat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) seharusnya bisa berbuat banyak serta malu hati membiarkan kekejaman Israel atas bangsa Palestina yang tidak berdaya sekarang ini.

Indonesia menurut politisi Partai Golkar itu, yang juga dikenal dekat dengan negara-negara Barat, sudah waktunya untuk mengambil posisi aktif mendesak OKI dan Nonblok untuk memberikan ultimatum kepada PBB untuk mengambil langkah apapun demi menghentikan secara kategoris pembantaian manusia di Gaza itu.

"Langkah Indonesia itu bukan hanya merupakan omperativum konstitusi, melainkan juga pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," katanya.

Dia menegaskan apapun alasannya, tindakan Israel yang sudah membunuh ratusan warga Palestina itu bukan hanya melawan HAM, melainkan juga langsung menohok nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com