Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Jumlah WNI Korban Malaysia Airlines #MH17 Masih Bisa Berubah

Kompas.com - 18/07/2014, 13:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia belum mengumumkan secara resmi jumlah korban dan identitas korban dari warga negara Indonesia dalam peristiwa penembakan terhadap pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina. Menurut Marty, data korban masih akan berubah karena ada 41 korban yang masih belum diketahui asalnya.

"Seperti diketahui, ada kurang lebih 41 penumpang yang identitasnya belum diketahui oleh pihak maskapai penerbangan. Jadi, meskipun kita sudah memiliki suatu angka saat ini tentang WNI yang konon berada dalam pesawat, jumlahnya masih bisa berubah karena masih ada 41 yang belum diketahui identitasnya," ujar Marty di Kantor Presiden, Jumat (18/7/2014).

Marty mengatakan, pemerintah saat ini menggerakkan duta-duta besar di Belanda, Ukraina, Rusia, dan Malaysia untuk aktif menghimpun data warga negara Indonesia di pesawat tersebut. Saat ini, Pemerintah Indonesia sudah memiliki data sementara yang dihimpun secara swakelola maupun berdasarkan manifes dari maskapai penerbangan.

"Secara keseluruhan dari maskapai penerbangan disebut ada 12 yang dari Indonesia. Identitasnya kami memiliki. Tapi, seperti Presiden sampaikan, kita harus menunggu sampai proses ini tuntas karena ingin memberi tahu kepada pihak keluarga," ujar Marty.

Pesawat Malaysia Airlines berkode penerbangan MH17 jatuh di wilayah Donetsk, Ukraina, pada Kamis (17/7/2014) sore waktu setempat. Pesawat Boeing 777 itu diduga diserang oleh milisi pro-Rusia di Ukraina. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang ada dalam pesawat itu diketahui tewas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan berbelasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa ini. Presiden juga menuntut dilakukannya investigasi internasional untuk mengusut penembakan pesawat Malaysia Airlines ini. Menurut dia, tindakan menembak pesawat komersial yang berisikan warga sipil adalah pelanggaran hukum perang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com